Sekjen PBNU Jadi Mensos, PKB Sebut Gak Ada Kaitannya dengan Konflik Internal

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial gantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri. 

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, mengatakan bahwa pelantikan Gus Ipul merupakan urusan Presiden Jokowi dan tak ada kaitannya dengan konflik internal PKB-PBNU. 

“Dan sekali lagi enggak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB,” kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). 

Ia kemudian menekankan bahwa pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri merupakan kewenangan prerogatif Presiden meskipun masa kerja yang tersisa adalah 39 hari.

“Kewenangan prerogatif itu tidak bisa dibatasi. Tinggal sehari pun, itu kewenangan prerogatif Presiden. Kita tunggu saja kinerja 39 hari Gus Ipul,” ujarnya.

Meski begitu, Huda mengaku bahwa partainya tak pernah bermasalah dengan PBNU, akan tetapi PBNU yang menciptakan konflik dengan PKB. 

“Kalau kami sih enggak ada. Konflik itu enggak ada, yang ada adalah PBNU menciptakan konflik,” lanjutnya. 

Presiden Jokowi telah melantik Gus Ipul sebagai Menteri Sosial definitif untuk menggantikan Tri Rismaharini yang maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Pelantikan Gus Ipul digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9), sekitar pukul 09.00 WIB, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 102B 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Gus Ipul saat mengucap sumpah yang dipandu oleh Presiden Jokowi.