Yusril Klaim Ditunjuk Prabowo Jadi Menko Hukum dan HAM

Jakarta, MI - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku telah diberi tugas oleh Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto di kabinet mendatang. Bahkan, Yusril mengungkapkan, bahwa dirinya akan ditempatkan sebagai Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu diungkapkan Yusril usai bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Ia berkata, dirinya akan membantu Prabowo di bidang hukum dan HAM.

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga lain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," kata Yusril.

Menko Hukum dan HAM, kata dia, akan membawahi sejumlah lembaga penegak hukum seperti Kejagung dan Polri. 

"KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang indipendan berada di luar pemerintah," ujarnya.

Dijelaskan Yusril, Menko Hukum dan HAM nomenklatur baru dari perpisahan Menko Polhukam. 

"Iya, jadi menko polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, dan menko politik dan keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya telah menandatangani pakta integritas beberapa eaktu lalu. Atas dasar itu, ia berkata, pertemuan tadi tak meneken kesepakatan apapun dengan Prabowo.

"Sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian pakta integritas sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini," tandasnya.

Yusril bukan orang baru di kabinet, dirinya pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia pada 1999-2001. Kemudian Menteri Hukum dan HAM pada 2001-2004. 

Terakhir menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia 2004-2007.