Gerindra ke Kader PDIP soal PPN 12%: Hebat Kali Kawan Ini Bikin Konten, Kalau Mau Tolak Kenapa Tidak Sejak Awal Saat jadi Ketua Panja RUU HPP?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Desember 2024 18:03 WIB
Rahayu Saraswati (Foto: Dok MI)
Rahayu Saraswati (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengaku heran dengan kader PDIP yang tiba-tiba mengkritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilak atau PPN sebesar 12 persen. 

Padahal, anggota Fraksi PDIP Dofie Othinel yang menjadi ketua panitia kerja (Panja) dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Sara sapaannya kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

Jika ingin melakukan penolakan, tegas dia, seharusnya dilakukan sejak awal. “Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” kata Sara.

“Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?" tambahnya.

Adapun Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 2025, mendapat penolakan keras dari Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. 

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR, Rieke meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan kebijakan yang dinilai dapat menyusahkan rakyat ini.

“Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden Prabowo untuk menunda bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” tegas Rieke.

Selain itu, Rieke juga menekankan perlunya penerapan sistem self-assessment monitoring dalam tata kelola pajak di Indonesia, yang menurutnya dapat menjadi instrumen pemberantasan korupsi dan membantu melunasi utang negara.

Topik:

PDIP Gerindra HPP PPN