Mutu Pendidikan Jeblok, Komisi X Minta Eksekutif Hingga Pimpinan Parpol Tak Pragmatis

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 21 Juni 2024 13:26 WIB
Anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydrus (Foto: Ist)
Anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydrus (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydrus, mengatakan tak mungkin pendidikan di Indonesia akan berjaya jika para politisi dan pejabat yang menduduki kursi eksekutif masih bersikap acuh terhadap dunia pendidikan. 

"Ketika masyarakat tidak cerdas, akhirnya menjadi bulan-bulanan para politisi yang bersikap pragmatis memanfaatkan situasi dan kondisi mereka, dan akhirnya rekrutmen kepemimpinan akan kembali berulang sampai sekarang," kata Fahmi saat RDPU Komisi X dengan Pakar Pendidikan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kemarin. 

Menurutnya banyak permasalahan dunia pendidikan saat ini yang tak terlepas dari kinerja eksekutif yang belum menjadikan pendidikan sebagai lokomotif. 

"Menurut saya pimpinan, para eksekutif kita belum menetapkan, belum menjadikan pendidikan sebagai lokomotif, maka akhirnya pendidikan nasional kita masih banyak PR," ujarnya. 

Kata Fahmi, salah satu faktor serius yang membuat mutu pendidikan Indonesia tak kunjung baik karena kecilnya alokasi anggaran pendidikan yang menjadi rebutan semua pihak. 

"Harus benar-benar menjadikan pendidikan ini sebagai lokomotif, kalau tidak ada faktor seperti ini, maka saya meyakini anggaran 20% 650 triliun itu akan menjadi rebutan dari berbagai pihak," ujarnya. 

"Termasuk kementerian dan lembaga ingin memanfaatkan dana tersebut bukan untuk investasi, tetapi akhirnya itu dijadikan berbagai macam keperluan yang diberi label berfungsi untuk pendidikan," tambahnya. 

Untuk itu, kata dia, perlu adanya pembangunan pola pikir pendidikan investment di tingkat pimpinan politik untuk membawa pendidikan Indonesia lebih beradab. 

"Saya setuju dengan Prof semua, di dalam Panja pendidikan ini harus digarisbawahi, bahwa yang pertama dan utama adalah memastikan bahwa pimpinan-pimpinan politik kita itu benar-benar harus memiliki pola pikir paradigma pandangan human investment," pungkasnya. 

Sebelumnya, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Nanang Fattah menyoroti mengeluhkan soal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang awalnya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud. 

"Jadi kalau kita bicara peruntukan 20% itu dulu ide awalnya, ide reformasi 98 itu bukan untuk pendidikan di luar Kemendikbud, tidak," ujarnya di ruang rapat Komisi X. 

"Karena itu sudah dihitung itu, kalau totalnya 1 APBN habis itu untuk peningkatan mutu sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud waktu itu, tidak di luar itu," tambahnya. 

Sehingga wajar menurutnya, jika mutu pendidikan di Indonesia saat ini tak mengalami peningkatan, karena adanya inkonsistensi penerapan kebijakan terhadap alokasi anggaran pendidikan. 

"Sekarang salah sasaran. Kementerian, sekolah dinas bahkan lembaga-lembaga negara dikasih, disalurkan dari biaya itu, jadi ini inkonsistensi kebijakan," pungkasnya.