DPR Minta Natalius Pigai Turun Tangan Selesaikan Soal Kasus Pagar Laut, Jangan Diam Aja!

Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk turun tangan menyelesaikan terkait kasus pagar laut. 

Pasalnya, Komisi XIII DPR menilai ada pelanggaran HAM dalam kasus pagar laut. Oleh kerana itu, Natalius harus ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

DPR Pertanyakan Sikap Menteri HAM

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah dalam rapat bersama Kementerian HAM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

“Apakah menurut bapak menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?," ujarnya. 

Politikus PDIP ini heran mengapa Pigai seolah tidak memberi perhatian terhadap kasus ini. Menurutnya kasus ini melanggar hak asasi manusia khususnya para nelayan.

“Apakah menurut bapak menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?” tuturnya.

Kasus Pagar Laut Naik ke Penyidikan

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyampaikan telah menaikkan kasus pagar laut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, naiknya kasus pagar laut tersebut karena diduga terdapat unsur pidana dalam kasus itu sehingga penyidik memutuskan untuk meningkatkan status penanganannya.

"Kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut," kata Djuhandani kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (4/2/2024).

Djuhandani mengatakan, selama proses penyelidikan, pihaknya telah memintai keterangan dari lima saksi dari berbagai pihak yang berasal dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang.

"Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Bareskrim," ucapnya. 

Adapun terkait dengan pihak yang akan dimintai keterangan saat proses penyidikan, Djuhandani belum menyebutnya secara rinci. Dia memastikan penyidikan bakal dilakukan secara profesional dan transparan.

"Kami akan melaksanakan penyidikan secara transparan dan kami yakin bahwa kami akan menuntaskan perkara ini secara tuntas dan gamblang," ungkapnya.