DPR Bantah Bisa Copot Pejabat Negara, Hanya Evaluasi dan Rekomendasi


Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencopot atau memberhentikan pejabat negara, sebagai mana yang sedang ramai dibicarakan usai revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disahkan.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menjelaskan bahwa DPR hanya dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat negara yang telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
"Jadi bukan mencopot. Ya pada akhirnya bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot. Bukan DPR RI yang mencopot, kata Bob Hasan dalam rapat Baleg DPR RI, Kamis (06/02/2025).
Bob mengatakan bahwa hasil evaluasi DPR terhadap pejabat negara akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada instansi yang berwenang.
"Jadi berlaku mengikat di dalam. Tetapi kemudian dengan mekanisme yang berlaku itu dilanjutkanlah berikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut secara mufakat kepada instansi yang berwenang," kata Bob
Ia menegasan bahwa akhir dari keputusan evaluasi tersebut tetap berada ditangan instansi yang berwenang, tergantung kewenangan dari pejabat yang memegang kewenangan.
"Siapa instansi yang berwenang yang tertingginya? Ya misalkan Presiden, kalau di MA misalkan Komisi Yudisial. Jadi itu tergantung kewenangan daripada pejabat pemegang kewenangan itu sendiri," tandas Bob
Topik:
Badan Legislasi DPR DPR RI Revisi Tata Tertib DPR Ketua Baleg DPR Bob HasanBerita Sebelumnya
Dasco: Ada Menteri Tak Seirama dengan Prabowo, Bahlil?
Berita Terkait

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh
18 Oktober 2025 14:34 WIB

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T
16 Oktober 2025 14:13 WIB

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10
9 Oktober 2025 12:54 WIB

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix
6 Oktober 2025 20:52 WIB