Andre Rosiade: Manfaatkan Komut Telkom Untuk Buat Regulasi OTT

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta PT Telkom untuk memanfaatkan posisi strategis Komisaris Utama yang juga menjabat Wakil Menteri Kominfo untuk memperjuangkan regulasi khusus Over The Top (OTT) dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). 

"Saya sudah empat tahun menyuarakan ini. Sudah tiga menteri berganti, tapi regulasinya belum juga keluar. Ini harus jadi prioritas Ibu Direktur Utama Telkom yang baru. Ini PR 100 hari pertama," ujar Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR bersama jajaran Direksi Telkom dan Subholding seperti dalam keterangan, Rabu (3/7/2025).

Andre juga mendorong transformasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menuju arah bisnis digital yang lebih inovatif, efisien, dan berkeadilan. 

Andre Rosiade menyoroti ketimpangan antara investasi besar yang dilakukan operator jaringan di Indonesia dengan keuntungan besar yang diraih perusahaan Over The Top (OTT) seperti Netflix, Facebook, YouTube, dan lainnya.

"Sejak 2021 saya sudah menyuarakan ini. Telkom dan operator lainnya menggelontorkan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur jaringan setiap tahun, tapi yang menikmati justru perusahaan OTT asing. Mereka tidak ikut menanggung biaya, tapi menggunakan layanan internet kita secara gratis," kata AndreZ

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut menilai, kondisi ini menciptakan ketidakadilan digital dan berdampak langsung pada lambatnya layanan internet kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

"Kita bangun jaringan untuk pendidikan dan pelayanan masyarakat, tapi justru dipakai dominan oleh OTT asing tanpa kontribusi. Akibatnya, layanan ke rakyat jadi lelet. Indonesia termasuk dalam daftar 120 negara dengan kecepatan internet terendah di dunia. Ini ironis," ungkap politisi dari Sumbar itu.

Selain menyoroti isu OTT, Andre Rosiade juga menekankan pentingnya Telkom mengembangkan bisnis data center sebagai sumber pertumbuhan baru, mengingat bisnis utama seperti Telkomsel mulai mengalami penurunan.

"Bisnis Telkomsel trennya menurun. Telkom harus menciptakan pertumbuhan baru, dan salah satunya adalah data center. Tapi pembangunan data center ini harus memperhatikan dua hal: efisiensi biaya dan kontrol mayoritas saham oleh Telkom," tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI.

Andre Rosiade mengingatkan agar Telkom tidak mengulangi kesalahan seperti pada kasus Telkomsel, di mana kepemilikan saham Singtel lebih besar daripada Telkom dalam beberapa lini.

"Kita punya modal, jangan sampai data center justru dikuasai asing. Juga pastikan biaya pembangunan lebih efisien dari pihak swasta agar bisa bersaing dari sisi harga layanan," jelasnya.

Atas hal itu, Andre Rosiade berharap Telkom dapat mengambil langkah-langkah konkret dan cepat dalam membenahi struktur bisnis, memperluas inovasi digital, serta memperjuangkan regulasi yang adil di sektor telekomunikasi. 

"Transformasi Telkom bukan hanya soal profit, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, pelayanan publik yang merata, dan masa depan industri nasional di tengah derasnya arus disrupsi teknologi global," pungkas dia.