Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza atas nama Board of Peace (BoP).
"Kami menyarankan mohon kepada Bapak untuk dibolak-balik keadaan di lapangan sehingga kita tidak gegabah mengirim pasukan, sehingga hanya menimbulkan korban sia-sia. Silahkan jadi pertimbangan dan kalau perlu kirim tim advance ke lapangan untuk membuat sebuah keputusan yang valid," kata TB Hasanuddin kepada Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Ia menyebutkan, untuk mengirim pasukan ke BoP harus mendapat persetujuan dari negara yang berkonflik.
"BoP itu wakil dari palestina tidak ada, yang ada beberapa negara termasuk Israel, yang dipimpin Donald Trump. Kalau Donald Trump tidak menjabat, akan bertanggung jawab kepada Donald Trump. Kalau kita kirim pasukan ke BoP, kita harus bertanggung jawab pada siapa? Apakah ini bagian dari resolusi PBB atau mungkin apa. Apakah pasukan kita disetujui Israel dan Palestina (Hamas). Ini menjadi pertanyaan besar kita," ungkap mantan Komandan Sektor saat Perang Irak-Kuwait tahun 1991.
Sementara itu, pengiriman pasukan perdamaian oleh PBB berdasarkan resolusi PBB dan harus mendapat persetujuan dari negara berkonflik.
"PBB membuat resolusi dan memberikan mandat kepada apakah itu Peace Keeping Force atau pasukan yang membentuk pasukan pembentuk perdamaian atau militer observer dan disitulah dilakukan pengiriman pasukan. Ini berdasarkan resolusi dan disepakati oleh anggota melalui prosedur kolektif kolegial," jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Ketika pasukan diberangkatkan, sambungnya, pasukan bertanggung jawab kepada panglima TNI yang ditunjuk secara kolektif kolegial dan panglima bertanggung jawab kepada DK PB
"Saya pernah jadi Komandan Sektor ketika ditugaskan saat perang Irak-Kuwait tahun 1991. Saya pun harus mendapat persetujuan dari Irak dan Kuwait. Artinya kehadiran pasukan TNI harus mendapat persetujuan kedua negara yang berkonflik dan anggaran dari PBB," ujar TB Hasanuddin.
