Jakarta, MI– Fraksi Partai Golkar DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terungkapnya kasus korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi lembaga tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, menurutnya, berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dibenahi secara serius.
"Program ini sangat baik dan strategis bagi masa depan bangsa. Justru karena penting, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan dan harus bebas dari praktik penyimpangan," kata Sarmuji, Jumat (5/6/2026).
Desakan evaluasi muncul setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG. Kasus tersebut memicu sorotan luas terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan program yang menelan anggaran besar negara.
Golkar juga menyoroti dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai mencederai tujuan utama program. BGN diminta memastikan seluruh proses penunjukan dan pengelolaan SPPG dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan transaksional.
Menurut Sarmuji, jika praktik semacam itu benar terjadi dan dibiarkan berlanjut, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga hak jutaan anak Indonesia yang menjadi sasaran utama program.
Selain persoalan tata kelola, Golkar menyoroti banyaknya laporan mengenai kualitas makanan MBG yang dinilai belum memenuhi standar. Keluhan terkait porsi yang tidak memadai, kualitas gizi yang diragukan, hingga penyajian yang dianggap kurang layak terus bermunculan di berbagai daerah dan media sosial.
"Kualitas makanan tidak boleh dikompromikan. Program ini menyangkut hak siswa untuk mendapatkan asupan bergizi yang layak dan berkualitas," tegasnya.
Golkar menilai langkah perbaikan yang dilakukan selama ini masih berjalan lambat. Karena itu, BGN diminta melakukan evaluasi total terhadap mekanisme distribusi, sistem pengawasan, hingga seluruh rantai pelaksanaan program agar setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran.
Fraksi Golkar memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG dan mendorong lahirnya langkah-langkah perbaikan yang konkret, terukur, serta mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.**
