Jakarta, MI– Partai Golkar menyatakan sejalan dengan seruan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh agar Pemilu 2029 digelar secara sportif. Namun, Golkar menegaskan sportivitas tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan harus ditopang dengan regulasi yang lebih tegas untuk menutup celah praktik politik transaksional dan politik uang.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan Undang-Undang Pemilu harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas sistem demokrasi Indonesia secara menyeluruh.
Menurut Doli, revisi UU Pemilu harus mampu menghasilkan sistem yang lebih berkualitas, adil, dan mampu menjamin kompetisi politik berlangsung secara sehat.
"Saya setuju bahwa UU Pemilu nanti harus bisa menjamin terjadinya peningkatan kualitas sistem pemilu kita. Sudah saatnya kita serius menyusun UU Pemilu," kata Doli, Kamis (23/7/2026).
Golkar menilai pembenahan harus mencakup berbagai aspek mendasar, mulai dari sistem pemilu, ambang batas pencalonan (threshold), besaran daerah pemilihan, hingga metode konversi suara menjadi kursi legislatif agar menghasilkan representasi politik yang lebih baik.
Selain itu, Doli menekankan perlunya aturan yang lebih rinci dan konsisten untuk memberantas berbagai praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik transaksional, politik uang (money politics), hingga praktik jual beli suara (vote buying).
"Kita perlu memastikan adanya aturan yang lebih rinci, tegas, dan konsisten untuk menghilangkan praktik moral hazard pemilu, seperti political transactional, money politics, vote buying, dan sebagainya," ujarnya.
Golkar juga mendorong reformasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Doli mengusulkan agar proses rekrutmen penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dilakukan lebih selektif sehingga diisi oleh figur yang berintegritas, memiliki kapasitas kepemiluan, serta pengalaman yang memadai.
Menurutnya, kualitas penyelenggara menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
"Kita perlu merumuskan ulang format kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk mekanisme rekrutmen yang lebih selektif agar diisi orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi yang baik," tegasnya.
Doli juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada budaya politik masyarakat. Pemilu, kata dia, harus menjadi sarana konstitusional untuk memilih pemimpin tanpa intimidasi, tekanan, ujaran kebencian, maupun manipulasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa apa pun sistem yang dipilih dalam Pemilu 2029, nilai sportivitas harus menjadi prinsip utama yang dijunjung oleh seluruh peserta maupun penyelenggara pemilu.
"Kita siap dengan pertarungan apa pun dalam kompetisi. Namun, apa artinya kompetisi tersebut apabila kita tidak menghargai nilai-nilai sportivitas yang seharusnya berjalan," ujar Surya Paloh.**
