Jakarta, MI – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski memiliki semangat kebangsaan yang sama. Pernyataan itu sekaligus menjadi respons atas ucapan Prabowo yang menyebut "hati PDIP sama dengan pemerintah".
Ganjar mengatakan kesamaan visi dalam menjaga bangsa dan menjalankan konstitusi tidak serta-merta mengharuskan seluruh partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan.
"Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian itulah tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar, Jumat (24/7/2026).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, dalam sistem demokrasi keberadaan partai di luar pemerintahan justru memiliki fungsi penting sebagai penyeimbang kekuasaan agar mekanisme checks and balances berjalan efektif.
"Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak," ujarnya.
Ganjar memastikan posisi politik PDIP hingga saat ini tidak berubah. Partai berlambang banteng itu tetap menghormati Prabowo sebagai presiden yang memperoleh mandat rakyat, namun akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten," tegasnya.
Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan PDIP bukan ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai upaya memastikan setiap kebijakan tetap berjalan sesuai konstitusi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab."
Ganjar juga menegaskan arah politik PDIP tidak akan ditentukan oleh tawaran kekuasaan maupun jabatan.
"Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi."
Pernyataan Ganjar memperjelas sikap resmi PDIP setelah Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa secara substansi "hati" PDIP sejalan dengan pemerintah. Meski mengakui adanya kesamaan semangat kebangsaan, PDIP menegaskan tetap memilih berada di luar koalisi dan menjalankan peran sebagai kekuatan pengawas pemerintah di parlemen maupun di ruang publik.**
