Jakarta, MI – Kasus tewasnya seorang pria berinisial KD setelah dikeroyok massa karena diduga mencuri seekor ayam di Kabupaten Tabanan, Bali, memicu sorotan politik.
PDI Perjuangan (PDIP) menilai tragedi tersebut bukan sekadar tindak kriminal, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari tekanan ekonomi masyarakat hingga kegagalan menegakkan hukum secara berkeadilan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya akan memberikan bantuan kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian terhadap peristiwa yang merenggut nyawa tersebut.
"Yang di Bali kami akan segera tindak lanjuti untuk memberikan bantuan kepada korban," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Hasto menegaskan tidak boleh ada tindakan yang menghilangkan hak hidup seseorang, terlebih terhadap warga yang diduga tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Menurutnya, negara dibentuk untuk melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali, bukan membiarkan praktik main hakim sendiri berkembang di tengah masyarakat.
"Tidak ada boleh suatu ketidakadilan apalagi ditunjukkan secara ekstrem kepada rakyat yang mungkin menghadapi kesulitan kehidupan ekonomi akibat tantangan yang tidak ringan saat ini," ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah seorang pria berinisial KD meninggal dunia akibat dikeroyok warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, pada Jumat (24/7/2026) dini hari. Korban diduga hendak mencuri seekor ayam aduan milik warga.
Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi tersebut memicu kemarahan warga yang mengaku telah lama resah karena sering kehilangan ayam ternak. Emosi massa kemudian berubah menjadi aksi kekerasan hingga korban meninggal dunia di lokasi.
Tak hanya mengeroyok korban, massa juga membakar sepeda motor yang digunakan KD sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian.
Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai maraknya praktik main hakim sendiri di tengah masyarakat. Dugaan tindak pidana pencurian, sekecil apa pun nilainya, seharusnya diproses melalui mekanisme hukum, bukan dibalas dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang.
Di sisi lain, sorotan PDIP yang mengaitkan tragedi tersebut dengan tekanan ekonomi juga membuka ruang evaluasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Kesulitan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindak pidana, namun juga tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum.
Kasus di Tabanan menjadi pengingat bahwa negara menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi serta memastikan supremasi hukum berjalan efektif agar praktik main hakim sendiri tidak terus berulang.
Polisi kini masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk peran para pelaku pengeroyokan. Sejumlah warga telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum terus berjalan untuk mengungkap pertanggungjawaban pidana atas kematian korban.**
