Jakarta, MI – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat nasional mendapat sorotan dari DPR.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Presiden memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan peringatan keras sekaligus memperkuat komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi.
Desakan itu muncul di tengah meningkatnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat daerah yang diduga terlibat suap, korupsi proyek, hingga pemerasan terhadap aparatur sipil negara.
Doli menilai arahan Presiden sangat penting agar seluruh kepala daerah tidak hanya fokus menjalankan program pembangunan, tetapi juga memastikan pemerintahan daerah bersih dari praktik korupsi.
"Yang paling penting adalah bagaimana arahan, penegasan, dan penguatan komitmen dari Presiden kepada seluruh kepala daerah untuk lebih sungguh-sungguh dan serius dalam melakukan pemberantasan korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih," kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Menurutnya, persoalan korupsi di daerah harus terus diingatkan karena kasus demi kasus terus bermunculan hampir setiap pekan. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah melaporkan kepada Presiden mengenai belasan kepala daerah yang tersandung perkara korupsi.
"Hal ini penting untuk diingatkan terus, karena belakangan ini hampir setiap minggu kita mendengarkan berita adanya kepala daerah yang terjerat dugaan korupsi," ujarnya.
Selain isu antikorupsi, Doli menilai pertemuan nasional tersebut juga harus menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Para kepala daerah diharapkan diberi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi keluhan banyak pemerintah daerah.
"Forum itu juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Presiden agar bisa dicarikan solusi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam rapat khusus di Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), penguatan swasembada pangan, hingga target pemerintah menuntaskan persoalan sampah nasional pada akhir 2027.
Namun, di tengah maraknya OTT terhadap kepala daerah, DPR berharap agenda pemberantasan korupsi menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.**
