Jakarta, MI – Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memperkuat sekolah partai dan memberikan pelatihan kepada calon kepala daerah sebelum diusung dalam pemilihan kepala daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencetak pemimpin yang berintegritas sekaligus menekan risiko kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan partai politik memiliki tanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen dan pembinaan kader yang akan menduduki jabatan publik. Karena itu, pendidikan politik harus diberikan sejak sebelum seseorang resmi menjabat.
Menurutnya, partai tidak hanya bertugas mengusung calon, tetapi juga memastikan kader memiliki integritas, kapasitas, dan profesionalisme sehingga mampu menjalankan amanah tanpa menyimpang dari aturan.
"Partai berkewajiban melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Ketika sudah menjadi pejabat publik, partai juga harus memagari agar tetap berada pada jalur yang benar," kata Sarmuji di sela kegiatan Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Namun, Sarmuji menilai pembinaan kader saja tidak cukup untuk memberantas praktik korupsi di daerah. Ia menegaskan akar persoalan yang juga harus diselesaikan adalah mahalnya biaya politik dalam proses pencalonan kepala daerah.
Menurutnya, tingginya ongkos politik menjadi salah satu faktor yang membuat kepala daerah rentan melakukan penyimpangan setelah terpilih. Karena itu, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
"Akar persoalan itu harus kita selesaikan. Dalam pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada, kita harus mencari solusi berdasarkan diagnosis yang benar," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar partai politik memperkuat sistem kaderisasi dan sekolah partai sebagai syarat mencetak calon kepala daerah yang berkualitas. Tito juga menilai mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk kemungkinan perubahan sistem pemilihan, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk dipertimbangkan.**
