Jakarta, MI – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memperkuat sekolah partai sebagai syarat penting dalam menyiapkan calon kepala daerah sebelum bertarung di Pilkada.
PKB meyakini kaderisasi yang kuat akan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan jauh dari praktik korupsi.
Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid mengatakan partainya telah lebih dahulu menerapkan sistem pendidikan politik melalui Akademi Politik dan Kebangsaan (AKPOLBANG) sejak Pilkada pertama digelar pada 2005.
Menurutnya, seluruh kader yang diproyeksikan mengisi jabatan publik wajib mengikuti pendidikan kepemimpinan sebelum maju sebagai calon legislatif maupun kepala daerah.
"Pemimpin publik dari PKB seperti calon anggota DPR RI maupun provinsi, calon gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya dididik secara khusus dengan materi nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang baik hingga perkembangan sistem global. Seluruh kepala daerah dari PKB wajib mengikuti sekolah kepemimpinan AKPOLBANG," ujar Hasanuddin, Selasa (4/8/2026).
Selain sekolah partai, PKB juga secara rutin menggelar Forum Kepala Daerah PKB sebagai wadah peningkatan kapasitas dan integritas para kepala daerah serta wakil kepala daerah yang berasal dari partai tersebut.
Hasanuddin menilai usulan Mendagri sejalan dengan langkah yang selama ini telah dijalankan PKB.
"Pak Tito memiliki pandangan yang sama dengan PKB. Penguatan sekolah partai menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh partai agar mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan tidak bermain-main dengan hukum maupun kebijakan," katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mendorong partai politik memperkuat proses kaderisasi melalui sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah. Menurut Tito, para kandidat perlu dibekali pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah agar lebih siap memimpin.
Ia juga menyebut pemerintah siap membantu apabila partai politik membutuhkan dukungan materi pelatihan bagi calon kepala daerah.
Tito turut menyinggung bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Menurutnya, perubahan sistem Pilkada dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Pilkada apabila dinilai diperlukan, sementara fokus utama saat ini adalah memperkuat kualitas kader yang akan diusung partai politik.**
