Jakarta, MI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga memukul roda ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menghitung dampak ekonomi akibat penutupan kawasan wisata Bromo. Menurutnya, penanganan kebakaran harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.
Puan menegaskan, prioritas utama saat ini tetap memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Keselamatan masyarakat di sekitar kawasan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
"Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya," kata Puan dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Kebakaran yang melanda kawasan Bromo dilaporkan telah berdampak terhadap ratusan hektare lahan. Aktivitas wisata pun harus dihentikan sementara demi keselamatan wisatawan dan mendukung proses pemadaman.
Namun, Puan mengingatkan penutupan kawasan wisata memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat. Pelaku usaha, penyedia jasa wisata, pengemudi, pedagang, hingga pekerja yang bergantung pada kunjungan wisatawan berpotensi kehilangan pemasukan.
Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan asesmen untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan apabila penutupan berlangsung dalam waktu lama.
"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini," tegasnya.
Selain persoalan ekonomi, Puan meminta pemerintah memperkuat operasi pemadaman dengan komando yang jelas, personel memadai, peralatan yang cukup, serta pemetaan pergerakan api secara berkala.
Kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman juga harus dipantau secara ketat untuk mencegah dampak kesehatan bagi warga sekitar.
Pemerintah juga diminta tidak hanya mengandalkan pemadaman. Kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, hingga potensi erosi harus dipetakan sebagai bagian dari agenda pemulihan kawasan.**
