Jakarta, MI – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp96,26 triliun hingga Juli 2026. Angka tersebut telah menembus 70,69 persen dari target PNBP ESDM sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp136,18 triliun.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Mereka menilai kinerja Kementerian ESDM di bawah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mulai menunjukkan hasil yang terukur.
Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus menegaskan, capaian tersebut tidak semata-mata berbicara soal citra atau popularitas pejabat, tetapi menyangkut kontribusi konkret terhadap penerimaan negara.
“PP AMPG mengapresiasi kinerja Pak Bahlil. Ini bukan sekadar soal persepsi atau popularitas, tetapi ada angka dan capaian yang bisa kita lihat bersama,” kata Said dalam keterangan tertulis.
Menurut Said, capaian hingga Juli 2026 melanjutkan tren positif PNBP sektor ESDM pada tahun sebelumnya.
Pada 2025, Kementerian ESDM mencatat PNBP sebesar Rp138,40 triliun. Realisasi tersebut bahkan melampaui target Rp127,48 triliun atau mencapai 108,56 persen.
“Kalau tahun lalu target bisa dilampaui dan tahun ini sampai Juli sudah mencapai lebih dari 70 persen target tahunan, tentu ini patut diapresiasi. Penerimaan negara meningkat dan sektor ESDM memberikan kontribusi nyata bagi negara,” ujar Said.
AMPG juga menyoroti aspek tata kelola Kementerian ESDM. Salah satu indikator yang diapresiasi adalah keberhasilan kementerian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Bagi AMPG, peningkatan penerimaan negara harus berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Yang kita apresiasi bukan hanya angka penerimaannya. Kementerian ESDM juga mampu mempertahankan WTP. Artinya, peningkatan penerimaan negara harus dibarengi dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan,” kata Said.
Ia menegaskan, sektor ESDM memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara sekaligus pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Karena itu, AMPG menyatakan akan terus memberikan dukungan sekaligus masukan kepada pemerintah agar kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Ukuran akhirnya bukan seberapa tinggi popularitas seorang pejabat, tetapi seberapa besar kebijakan pemerintah menghasilkan manfaat bagi negara dan masyarakat,” tutur Said.**
