Jakarta, MI— Partai Golkar mendorong wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil. Gagasan ini mengemuka karena konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dinilai kerap mengganggu jalannya pemerintahan di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan benturan kepentingan antara kepala daerah dan wakilnya menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi melalui evaluasi sistem pilkada.
Menurutnya, pasangan yang dipilih bersama dalam pilkada tidak selalu berujung pada hubungan kerja yang harmonis. Ketika kepentingan politik dan kebijakan mulai berbeda, kepala daerah dan wakilnya justru dapat saling berhadapan.
"Salah satu opsi itu juga dibicarakan pilkada tanpa wakil, lalu model pemilihannya itu sudah dibicarakan," kata Sarmuji di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sarmuji menegaskan salah satu keuntungan dari pilkada tanpa wakil adalah mengurangi potensi benturan di pucuk pemerintahan daerah. Konflik kepala daerah dan wakil dinilai dapat menghambat efektivitas pemerintahan serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Memang untuk salah satu cara untuk menghindari benturan antara kepala daerah dan wakil yang saat ini menjadi fenomena di banyak daerah, itu memang bisa dipikirkan pilkada tanpa wakil," ujarnya.
Wacana ini bukan sekadar menyangkut desain surat suara dalam pilkada. Jika diterapkan, sistem tersebut juga akan mengubah pola hubungan kekuasaan di daerah karena kepala daerah tidak lagi memiliki wakil yang dipilih bersamaan untuk mendampinginya selama masa jabatan.
Persoalan lain yang harus dijawab adalah mekanisme pengisian jabatan apabila kepala daerah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat menjalankan tugas secara permanen.
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay sebelumnya menyebut evaluasi terhadap sistem pilkada telah menjadi pembahasan lintas fraksi di DPR. Menurut dia, sistem yang berjalan saat ini memang terbuka untuk dievaluasi dan diubah apabila dinilai menimbulkan persoalan.
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh.**
