Jakarta, MI — Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memiliki arah pembangunan yang jelas dan terukur.
Golkar menilai delapan prioritas nasional yang diusung pemerintah menunjukkan strategi pembangunan yang tidak sekadar menetapkan target, tetapi juga menyiapkan cara untuk mencapainya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji mengatakan pidato Prabowo dalam penyampaian RAPBN 2027 memberikan gambaran mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan.
"Pidato Presiden memberi arah yang jelas ke mana Indonesia akan menuju. Presiden meyakinkan kita bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang dalam RAPBN 2027 ini adalah langkah nyata yang mendekatkan bangsa kita pada cita-cita kemerdekaan," kata Sarmuji, Minggu (16/8/2026).
Menurut Sarmuji, salah satu poin penting dari RAPBN 2027 adalah upaya pemerintah melakukan efisiensi tanpa mengorbankan manfaat bagi masyarakat. Ia mencontohkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disebut berhasil memangkas harga Layar Pintar Interaktif (IFP) dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit.
"Ini contoh nyata bagaimana efisiensi bisa dilakukan bukan dengan memotong manfaat untuk rakyat, tapi dengan membenahi cara kerja pemerintah. Presiden tidak hanya bicara soal apa yang ingin dicapai, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya," ujarnya.
Golkar juga menyoroti sektor pendidikan. Sarmuji menyambut komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda.
Pemerintah disebut telah memiliki 93 Sekolah Rakyat permanen dan 182 sekolah rakyat rintisan. Selain itu, sejumlah mahasiswa telah dikirim ke perguruan tinggi terbaik dunia melalui program Beasiswa Garuda.
"Hanya dengan pendidikan sebuah bangsa bisa mengalami lompatan. Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda menunjukkan negara hadir memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap punya jalan meraih pendidikan terbaik, bahkan hingga ke perguruan tinggi dunia," kata Sarmuji.
Selain pendidikan, Golkar mendukung rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Menurut Sarmuji, langkah tersebut penting agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas yang selama ini banyak dipengaruhi pasar luar negeri.
"Kita harus membangun bursa komoditas agar Indonesia bisa menentukan sendiri harga komoditas andalannya. Selama ini kita menjadi produsen besar dunia untuk berbagai komoditas strategis, tetapi harganya justru ditentukan di luar negeri," tegasnya.
Ia menilai bursa komoditas dapat menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah, menjaga stabilitas harga, sekaligus memperkuat penerimaan negara.
"Dengan bursa komoditas, kita bisa menciptakan nilai tambah, menjaga kestabilan harga, dan pada akhirnya berimplikasi langsung pada pendapatan negara dan kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk delapan agenda prioritas, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.**
