Jakarta, MI — Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dengan menuding adanya “penjajahan negara terhadap rakyat sendiri”.
Kritik tersebut menjadi tuntutan pertama dalam aksi mahasiswa yang digelar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Mahasiswa menyampaikan tuntutan itu saat duduk berhadapan dengan aparat kepolisian. Mereka bergantian berorasi dan menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri,” menjadi poin pertama dari delapan tuntutan yang dibawa massa aksi.
Tuntutan tersebut kemudian diikuti desakan agar pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus mewujudkan reforma agraria sejati.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berkaitan langsung dengan beban masyarakat.
Tak berhenti di sektor ekonomi, massa aksi meminta evaluasi total terhadap proyek strategis nasional (PSN). Mereka juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tuntutan berikutnya menyasar hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mahasiswa menolak pemusatan kekuasaan serta pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dan meminta penguatan kembali otonomi daerah.
Dalam isu kebencanaan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
Mereka juga menuntut penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta meminta pembubaran YON TP.
Hingga pukul 17.21 WIB, aparat kepolisian masih berjaga di balik barikade di lokasi aksi. Sejumlah personel TNI dan Polri turut dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.**
