Jakarta, MI - Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mendesak Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait terjadinya sejumlah kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan di laut.
Demikian dikatakan Erna dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Basarnas, BMKG di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ia menyebutkan empat kecelakaan KMP tersebut adalah KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, KMP Prince Soya di Samarinda, dan KMP Nurul Salsa di Kepulauan Selayar.
"Zero Tolerance terhadap kapal yang tidak memenuhi peralatan-peralatan keselamatan layaran," ucapnya.
Ia juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh syahbandar di Indonesia, bukan hanya yang berada di wilayah lokasi kecelakaan, termasuk soal kompetensi dan integritas mereka. "Jangan nunggu kecelakaan baru kemudian dievaluasi," kata politisi Partai NasDem itu.
Jika perlu, tambahnya, dibentuk tim ad hoc sebagai bentuk pengawasan di pelabuhan lewat mekanisme port state control, karena selama ini pemeriksaan di pelabuhan kalah ketat dibanding di bandara.
Untuk operator kapal dengan rekam jejak buruk atau riwayat kecelakaan, Erna meminta sanksi tegas, termasuk opsi menghentikan sementara operasional kapal tersebut sebelum diizinkan kembali berlayar.
"Boro-boro mau dikasih sertifikat keselamatan. Kalau perlu grounded dulu aja dulu. Nggak boleh dia beroperasi. Tegas harus sanksinya," pungkasnya.
Sistem Yang Gagal
Terkait terjadinya kecelakaan KMP yang beruntun, ia menyebut, hal itu merupakan kegagalan sistem pelayaran.
"Sistem kita gagal. Baik dari regulatornya, baik dari operatornya, awak kapalnya, inspekturnya, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, semuanya harus kita evaluasi," ujar Erna.
Lebih parahnya, kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu, empat KMP tersebut mengantongi sertifikat manajemen keselamatan.
"Punya sertifikat keselamatan, tapi kecelakaan. Terus yang dikasih sertifikat ini apa? Buatnya apa gunanya sertifikat ini?" tanyanya,
Erna menduga akar persoalannya sederhana yakni pemeriksaan kapal selama ini berhenti di atas kertas.
"Hanya memenuhi administratif. Tapi faktual kapalnya, bagaimana kondisi teknis, peralatan-peralatan pendukung penyelamatan di dalam kapal, tak pernah dicek," katanya.
Persoalan lain yang ditemukan adalah tiga KMP tersebut memiliki alat pemadam kebakaran, namun tidak berfungsi sama sekali.
"Pernah nggak itu dicek alatnya bekerja atau tidak? Kan tidak," tegasnya. Selain itu, jumlah sekoci atau life raft tidak sesuai dengan jumlah penumpang, termasuk life jacket," kata Erna.
