Politikus PKS ini Tegas Menolak Penghapusan BNPB

  • Whatsapp
Tangani Kasus HRS dan Ustadz Adi Hidayat, Aparat Tegakkan Hukum yang Berkeadilan
Anggota Komisi VIII DPR RI dari F-PKS, Hidayat Nur Wahid.

Monitorindonesia.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hidayat Nur Wahid menolak rencana pemerintah yang akan menghapus keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia justru menginginkan adanya penguatan terhadap lembaga penanggulangan bencana nasional tersebut.

“Bahwa Komisi VIII DPR mendukung agar kelembagaan BNPB diperkuat. Itu sikap prinsip kita di DPR,” ujar Hidayat melalui keterangan pers tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (18/5/2021).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan soal rencana pemerintah untuk menghapus BNPB. Risma selaku wakil pemerintah mengatakan bahwa kelembagaan penanggulangan bencana akan dibuat lebih kuat dan fleksibel melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Namun, menurut Hidayat, justru rencana tersebut bertentangan dengan logika Indonesia sebagai Negara hukum yang sebagaimana lazimnya negara hukum selalu memberlakukan hierarki hukum termasuk yang berlaku di Indonesia. Apalagi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dengan jelas mencantumkan bahwa hierarki kekuatan Undang-Undang berada dua tingkat di atas Peraturan Presiden.

“Jika nomenklatur BNPB yang secara jelas disebutkan dalam UU 24/2007 akan dihilangkan dalam Revisi Undang-Undang tersebut untuk diatur melalui Peraturan Presiden, maka jelas itu merupakan bentuk pelemahan terhadap BNPB yang telah ditolak oleh DPR,” tegasnya.

Karena itu, menurut Hidayat yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI itu, draft Revisi Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, harus mengkoreksi rencana pemerintah yang akan menghapuskan BNPB.

“Sebaliknya, posisi kelembagaan BNPB harus diperkuat, sehingga bisa maksimal menjalankan fungsi mitigasi dan penanganan bencana,” ujarnya seraya menambahkan bahwa saat ini dengan adanya BNPB saja masalah-masalah terkait penanganan bencana alam dan non alam di Indonesia, belum tertangani dengan maksimal, bagaimana bila BNPB ditiadakan.

Sementara, masih menurut Hidayat yang juga Wakil Ketua Majlis Syura PKS itu, jenis-jenis bencana yang melanda Indonesia makin banyak dan berragam. Tetapi sikap pemerintah justru bermaksud melemahkan posisi kelembagaan BNPB dengan menghilangkan nomenklaturnya dalam RUU Penanggulangan Bencana, inisiatif pemerintah yang tengah dibahas bersama di DPR.

HNW sapaan akrab Hidayat mengapresiasi dimasukkannya interupsi penegasan sikap Komisi VIII DPR RI untuk menguatkan kelembagaan BNPB dalam kesimpulan rapat yang telah disepakati dan turut mengingatkan agar Mensos menyampaikan dengan sungguh-aungguh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa memahami dan menyetujui penguatan BNPB.

“Semangat awal Revisi UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah dalam rangka menguatkan posisi kelembagaan BNPB di tengah intensitas bencana di Indonesia yang terus meningkat dan lemahnya posisi BNPB dalam mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana,” sebutnya mengingatkan.

Untuk itu, Hidayat meminta pemerintah menjadikan proses Revisi RUU ini sebagai upaya untuk menguatkan BNPB bukan malah untuk menghapus dan menggantinya dengan lembaga baru yang belum jelas konsep dan bentuknya. Berbagai pasal baru dalam RUU Penanggulangan Bencana secara eskplisit memberikan penguatan tambahan terhadap kelembagaan BNPB yang diharapkan bisa membentuk Satuan kerja di Daerah dan memegang komando pada saat terjadi darurat bencana.

“Jadi, pemerintah jangan berpikir terbalik dan sebaiknya segera menerima revisi RUU ini yang menguatkan BNPB dan tidak menghapusnya dengan dalih apapun, agar bencana dan dampaknya yang masih terus terjadi di Indonesia bisa tertangani dengan lebih efektif, terstruktur dan solutif,” pungkas Hidayat Nur Wahid. (Ery)

Pos terkait