Politisi PAN Tuding Pemprov DKI Tak Tegas Soal WFH Perkantoran

  • Whatsapp
Politisi PAN Tuding Pemprov DKI Tak Tegas Soal WFH Perkantoran

Monitorindonesia.com – DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, meminta Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan terkait penerapan WFH (work from home) 50 persen di perkantoran yang ada di Jakarta. Hal itu menyusul adanya lonjakan Klaster Perkantoran.

“Kan jelas aturan PPKM mikro, 50 persen di rumah kemudian 50 persen di kantor, tapi fakta di lapangan, sudah mulai macet transportasi umum sudah mulai berjubel,” ujar Lukmanul Hakim di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Bacaan Lainnya

Pengawasan Pemprov DKI mulai lemah, hal itu menurut Lukman, juga terlihat dari jumlah orang yang masuk ke kantor jauh lebih besar dan pertemuan secara tatap muka sudah mulai banyak digelar. “Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta sudah menegaskan aturan WFH masih tetap berlaku,” lanjut dia.

Untuk itu dia meminta Ia meminta Pemprov DKI turun tangan mendisiplinkan perkantoran. “protokol kesehatan perlu dilakukan meski telah mendapatkan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, terdapat 425 jumlah kasus positif di 177 perkantoran dalam periode 12-18 April 2021. Sementara pada periode 5-11 April 2021, kasusnya hanya 157 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu terjadi pada 78 perkantoran. (Zat)

Pos terkait