Politisi PDIP Ini Minta Anies Tindaklanjuti Catatan BPK

  • Whatsapp
Politisi PDIP Ini Minta Anies Tindaklanjuti Catatan BPK

Monitorindonesia.com – Pemprov DKI Jakarta mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Jakarta tahun Anggaran 2020.

Terkait hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Rasyidi menyoroti sejumlah catatan yang diberikan dalam pemberian opini WTP itu. Salah satunya terkait masalah aset di DKI.

Bacaan Lainnya

“BPK-RI memang memberikan penilaian WTP tapi ada permasalahan yang sangat krusial bisa berdampak pada opini WTP yaitu permasalahan aset,” kata Rasyidi, di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Rasyidi meminta Pemprov DKI segera menindaklanjuti sejumlah catatan yang diberikan BPK-RI. Masih kata Rasyidi, catatan yang diberikan BPK itu menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan Pemprov baik dari segi anggaran maupun pemerintah di DKI masih perlu pembenahan.

Selain itu, Rasyidi menambahkankan, PDIP juga mempertanyakan kekosongan sejumlah jabatan setingkat eselon II. Hal itu, imbuh dia, mengganggu jalannya roda pemerintahan lantaran Plt (pelaksana tugas) tidak bisa mengambil kebijakan strategis hanya sebatas kinerja harian.

“Kami juga Pertanyakan saat rapat paripurna pemberian opini WTP oleh BPK tadi soal tidak adanya kepala badan penerimaan daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Tentu hal ini membuat kinerja eksekutif terhambat karena tidak bisa mengambil keputusan secara cepat,” pungkasnya. (Zat)

Pos terkait