Politisi PKS Desak Pemerintah Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek

  • Whatsapp
https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/November%202020/AZK_3643.JPGPolitisi PKS Desak Pemerintah Untuk Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek
Politisi PKS Mulyanto [Foto-dpr.go.id]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Politisi PKS Mulyanto dorong Pemerintah untuk menuntaskan masalah dualisme fungsi kebijakan ristek sebagaimana yang diatur dalam Perpres pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Perpres penambahan fungsi Ristek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek (Kemendikbud Ristek).

Mulyanto khawatir dalam pelaksanaan pengelolaan ristek nasional menjadi kurang optimal. Hal ini disebabkan karena unit pelaksana di bawahnya menjadi bingung harus mengikuti arahan lembaga yang mana.

Bacaan Lainnya

“Kita harus segera mengakhiri dualisme fungsi kebijakan ristek ini. Pemerintah harus dengan jelas dan tegas menetapkan pembagian fungsi kebijakan kedua lembaga tersebut. BRIN mengurusi kebijakan ristek apa, sementara Kemendikbud-ristek pada kebijakan ristek apa,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (10/06/2021).

Anggota Komisi VII DPR RI  itu mengusulkan kepada Kemendikbud Ristek agar fokus mengurusi kebijakan riset di perguruan tinggi. Sementara itu, kebijakan riset di lembaga lainnya diserahkan kepada BRIN.

“Agar mudah dan clear, fungsi kebijakan di Kemendikbud-ristek ini diarahkan pada riset di perguruan tinggi,” imbuhnya.

Menurut Mulyanto, BRIN menjadi anggota tetap rapat kabinet merupakan hal yang sangat penting, agar BRIN memiliki kebijakan dan dapat berkoordinasi secara langsung dengan Menteri-menteri terkait. Kedudukan Kepala BRIN adalah sebagai peserta tetap, meskipun ia bukan Menteri anggota kabinet.

“Kalau tidak, kasihan. BRIN akan kesulitan berkoordinasi dengan Menteri lain,” tegasnya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu mencontohkan kegiatan riset vaksin Merah Putih dalam konsorsium riset Covid-19, yang dimotori Lembaga Bio Molekuler Eijkman menjadi terkendala. Lembaga ini bingung harus berkordinasi dengan kementerian atau lembaga yang mana. Padahal kegiatan riset konsorsium Covid ini sangat penting dan mendesak.

“Bapeten yang ingin merevisi UU ketenaganukliran juga bingung harus berkoordinasi kemana”, pungkasnya (AAS)

#Politisi PKS
#Politisi PKS Mulyanto-Kebijakan Ristek

Pos terkait