Presiden Jokowi Diminta Lanjutkan Bansos Beras, Bansos Tunai Banyak di Korup

  • Whatsapp
Presiden Jokowi Diminta Lanjutkan Bansos Beras, Bansos Tunai Banyak di Korup
Arief Poyuono

Monitorindonesia.com – Presiden Jokowi diminta melanjutkan bantuan sosial (Bansos)  Beras untuk membantu kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sementara Bansos tunai dinilai banyak di dikorupsi.

Hal itu dikatakan Arief Poyuono Ketua Umum
FSP BUMN Bersatu kepada Monitorindonesia.com di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Bacaan Lainnya

Bantuan beras sebanyak 15 kg ini, yang disalurkan kepada 10 juta KPM PKH dan disalurkan dari bulan Agustus-Oktober 2020 merupakan program jaring pengaman Sosial disaat Covid-19 yang efektif untuk menjaga harga beras di pasar tidak memberatkan masyarakat yang tidak masuk dalam katagori KPM PKH.

Selain itu, kata Arief, program Bansos Beras memiliki dampak terhadap kehidupan petani di Indonesia. Dimana saat program BSB dijalankan serapan gabah / beras petani oleh BULOG menjadi lebih meningkat. Sehingga indeks kehidupan petani dari sisi kesejahteranya

Hal ini bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan yang cukup tajam. Bahkan, angkanya mencapai 100,09 atau naik 0,49 persen jika dibanding dengan NTP sebelumnya. Kenaikan terjadi lantaran Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,47 persen.

Selain itu, NTUP (Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian) secara nasional juga mengalami kenaikan sebesar 100,53 atau 0,28 persen. Angka ini jauh lebih besar jika dibanding NTUP sebelum adanya program BSB oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh BULOG.

“Jadi Bansos Beras selain memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi petani,juga memberikan dampak pada harga beras di pasar jauh lebih murah, sehingga masyarakat di luar KPM PKH bisa menikamati juga,” jelas Arief.

Karena itu, tambah Arief, merubah Program BSB menjadi program bantuan Tunai oleh Kemensos, akan banyak menuai persoalan dilapangan. Dan pemotongan Dana Tunai dan justru menyuburkan tindak pidana korupsi yang akhirnya merugikan 10 juta keluarga KPM PKH.

Dengan digantinya Bansos Beras sebanyak 15 KG dengan Bantuan Tunai, akhirnya para KPM PKH untuk membeli beras nya tidak sampai 15 KG karena harga beras di pasar lebih tinggi dari Bansos Beras.

“Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak presiden Jokowi untuk membatalkan Bansos Tunai diganti dengan Bansos Beras. Karena jauh lebih bermanfaat bagi KPM PKH,” tandas Arief Poyuono.[ben]

Pos terkait