PSI Minta Gubernur Anies Tidak Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah

  • Whatsapp
PSI Minta Gubernur Anies Tidak Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari.[Istimewa]

Monitorindonesia.com – Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021) memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Badan Pembina BUMD untuk menanyakan kasus pengadaan pengadaan tanah program DP 0 Rupiah. Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan Sarana Jaya telah membeli lahan seluas 70 hektar, namun tidak memberikan rincian mengenai keberadaan dan rencana peruntukan lahan tersebut.

Atas kondisi itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak menutup-nutupi bahkan menyembunyikan data anggaran pengadaan tanah.

Bacaan Lainnya

“Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari, dan muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan rupiah secara tiba-tiba. Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” kata Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (19/3/2021).

Eneng melihat kasus pengadaan tanah di Sarana Jaya diperkirakan melibatkan mafia tanah. Salah satu hal yang terungkap di media adalah pihak Sarana Jaya melakukan pembayaran Rp 217 miliar ke rekening perantara pengadaan tanah, bukan ke rekening pemilik lahan.

Sebelum ramai kasus pengadaan tanah di Sarana Jaya, PSI pada Februari 2021 juga pernah mempertanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan dengan nilai sekitar Rp 185 miliar, namun hingga kini belum ada kejelasan.

“Kasus mafia tanah seperti di Sarana Jaya bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan. Oleh karena itu, jual-beli tanah oleh Pemprov DKI harus dilakukan terbuka agar tidak ada celah main mata. Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli, berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya,” ucap Eneng.

PSI menegaskan terus mendukung penuh langkah penegakan hukum dan mengajak publik mengawal kasus ini. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu membongkar tuntas praktek mafia tanah yang selama bertahun-tahun telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“PSI berharap kejadian ini menjadi momen untuk membenahi proses penganggaran. PSI meminta agar Gubernur Anies tidak menutup-nutupi data anggaran pengadaan tanah. PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” kata Eneng.[man]

Pos terkait