Marwan : Defisit Keseimbangan Primer Tahun 2020 Capai Rp. 642,2 Triliun

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 11 Februari 2021 19:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, pengelolaan Fiskal pemerintah semakin menghawatirkan. Diungkapkannya, beberapa indikator menunjukan pengelolaan fiskal pemerintah semakin tidak sehat dan akan menuju pada ketidak berlanjutan fiskal pemerintah. "Beberapa indikator yang dimaksud adalah pertama rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB yang menurun tajam," jelas dia kepada wartawan, Kamis (11/02/2021). Rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB turun tajam menjadi hanya 10,6 persen pada tahun 2020. Padahal pada tahun 2008 mencapai 19,8 persen, yang merupakan rasio tertinggi sejak tahun 2000. "Kemudian rasio ini terus menurun menjadi 15,4 persen pada tahun 2014, menurun lagi menjadi 12,4 persen pada tahun Tahun 2019. Rasio yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal dan keuangan pemerintah sulit untuk dipertahankan," katanya. Yang kedua menurut Marwan adalah rasio beban bunga yang semakin meningkat. Rasio beban bunga terhadap PDB tahun 2020 mencapai 2 persen atau setara dengan 19,2 persen dari total pendapatan pemerintah pada tahun 2020. "Dengan rasio penerimaan pemerintah tahun 2020 sebesar 10,6 persen dikurangi rasio beban bunga 2 persen, maka sisa rasio pendapatan hanya mencapai 8,6 persen untuk belanja pemerintah," jelasnya. Namun faktanya, kata dia, rasio belanja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai rata-rata 18,8 persen pada 2005-2009, 17,5 persen pada 2010-2014, 15 persen pada 2015-2019. dan 16,9 persen pada 2020 karena pandemi dan resesi belanja fiskal. “Artinya untuk menutupi turunnya penerimaan pemerintah dalam pembiayaan belanja dipastikan pemerintah akan terus menambah jumlah utang dalam jumlah besar, diperkirakan rasio utang meningkat menjadi 55 persen pada tahun 2022, mendekati pagu yang sah sebesar 60 persen, yang kemungkinan akan terlampaui pada 2023,” tandasnya. Kemudian, indikator yang ketiga adalah defisit keseimbangan primer yang terus meningkat. "Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa defisit keseimbangan primer tahun 2020 mencapai Rp. 642,2 Triliun atau sekitar 3,9 persen dari PDB dan diperkirakan akan tetap besar pada tahun 2021 dan 2022," urainya. Untuk mengatasi masalah fiskal ini, menurutnya, pemerintah tidak punya pilihan lain selain meningkatkan penerimaannya karena ini adalah sumber utama masalah fiskalnya. Yang lebih menghawatikan menurut Marwan adalah pemerintah sangat agresif dalam memberikan insentif fiskal dan stimulus dengan mengurangi pajak guna menarik investasi. Termasuk pemberian fasilitas pajak dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). “Pemerintah sangat agresif dalam memberikan insentif fiskal dan stimulus dengan mengurangi pajak guna menarik investasi. Termasuk pemberian fasilitas pajak dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Ini sangat menghawatirkan. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya akan menurunkan penerimaan pajak pemerintah dan memperburuk perekonomian, khususnya jika insentif fiskal tersebut gagal meningkatkan investasi secara signifikan seperti yang terjadi sejak tahun 2015,” pungkas Marwan.(Tng)  

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Herzaky Sebut Darmizal Kader Demokrat Murtad

Berita Selanjutnya

Dituding Tidak Profesional, MAKI Adukan Penyidik KPK Ke Dewas

Berita Terkait

Ekonomi
Bank Mandiri (Foto: Ist)

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp412 Triliun untuk Dukung Proyek Infrastruktur

6 menit yang lalu

Hukum
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Repro]

Dasco Usul Buat Aplikasi Pantau Reses Anggota DPR

24 menit yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

31 menit yang lalu

Olahraga
Atlet Israel (Foto: Ist)

Israel Gugat Indonesia usai Atletnya Ditolak Tampil di Kejuaraan Senam Dunia

44 menit yang lalu

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo: Kabinet Gemuk Namun Minim Hasil Kerjanya

56 menit yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

1 jam yang lalu