Ketua Tim Teknis Klaim Tak Keciptaran Dana Proyek e-KTP

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 25 Februari 2021 22:00 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP, Husni Fahmi mengaku tidak mengetahui anggaran maupun aliran dana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. "Sebenarnya kalau bicara fakta pada intinya beliau sebagai Ketua Tim Teknis sama sekali tidak tahu anggaran itu berapa, berapa yang kemudian digunakan untuk proyek ini berapa dan bancakan-bancakan lainnya sama sekali beliau tidak tahu," ujar kuasa hukum Husni Fahmi, Army Mulyantoseusai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Army menjelaskan, tanggung jawab kliennya sebagai Ketua Tim Teknis hanya sebatas mengawal pekerjaan proyek e-KTP. Untuk itu, Army mengaku heran kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Dia menegaskan, kliennya sama sekali tidak ada aliran dana atau menikmati dari hasil e-KTP itu sendiri di luar dari semestinya. "Jadi pure tidak ada sama sekali itu. Sehingga yang bersangkutan menjadi tersangka juga agak membingungkan buat kami," katanya. Fahmi menegaskan, tidak pernah menerima aliran dana atau janji dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) maupun pihak lainnya terkait proyek e-KTP. Keterlibatan Husni dalam proyek e-KTP dan menjadi Ketua Tim Teknis merupakan penugasan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Saat itu, terdapat permintaan kerja sama dari Kemdagri kepada BPPT untuk mendapat dukungan teknologi. Selanjutnya dibuatl MoU antara Kemdagri dan BPPT. "Kemudian saya bertugas di BPPT, jadi SK penugasan dan seterusnya dari pimpinan BPPT. Saya mendapatkan tugas untuk mendampingi atas tugas MoU tersebut kepada Kemdagri," kata Husni. Dalam proses penyusunan spesifikasi e-KTP, Husni mengatakan, BPPT melakukan berbagai kajian melalui literatur maupun berdiskusi dengan pelaku industri yang terkait. Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang proyek, seperti Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya yang konsorsiumnya memenangkan lelang. "PNRI itu melalui Pak Isnu Edhi Wijaya datang ke BPPT. Dan itu kamu membuka diri kepada seluruh industri baik dalam dan luar negeri untuk berkonsultasi. Dan kami pun perlu peran serta dari industri dalam dan luar untuk merancang teknologi e-KTP ini. Kami terbuka saja kepada siapapun dan itu hal bisa saja dalam kajian teknologi. Mereka berkunjung ke BPPT dan mengundang kami dan kemudian anggota tim kami yang hadir," katanya.[man]  

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Pasca Aksi "Polisi Coboy" Cengkareng, Provam Tertibkan Anggota Polri di Tempat Hiburan

Berita Selanjutnya

KLHK Dorong Bank Sampah Sumber Bahan Baku Industri

Berita Terkait

Hukum
Kuasa hukum Rahmadi, Ronald Siahaan laporkan dua Jaksa Kejari Tanjungbalai ke Kejagung RI terkait dugaan pelanggaran etik, Jumat (10/10/2025) (Foto: Istimewa)

Jamwas Didesak Sanksi Berat Dua Jaksa Kejari Tanjungbalai

6 menit yang lalu

Ragam
Pelanggan Telkomsel dapat melakukan pre-order iPhone 17 Series dengan Paket Bundling Halo+ hanya Rp777.000 untuk mendapat beragam benefit pada 10 Oktober 2025. [Foto: Doc. Telkomsel]

Telkomsel Buka Pre-Order iPhone 17 dengan Paket Bundling Halo+, Bayar 7 Bulan Dapat Langganan 24 Bulan

30 menit yang lalu

Ekonomi
BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi pada Indonesia Economic Summit 2025 [Foto: Doc. BRI]

BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi pada Indonesia Economic Summit 2025

42 menit yang lalu

Ekonomi
Agusman (Foto: Dok MI)

Dana Syariah Tersandung Gagal Bayar, OJK Turun Tangan

53 menit yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

54 menit yang lalu

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli saat paparkan program magang. (Foto. Rizal Siregar)

1.147 Perusahaan Bergabung, Kemnaker Buka 100 Ribu Lowongan di Program Magang Nasional 2025

57 menit yang lalu