Anggota Komisi IX DPR: Polemik Vaksin Nusantara Tak Perlu Terjadi

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 18 April 2021 23:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Polemik vaksin Nusantara telah memantik aksi dukung mendukung terhadap Vaksin Nusantara versus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara yang embrionya berasal dari program Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintah sama persis dengan BPOM. Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyesalkan kisruh tentang vaksin nusantara di internal pemerintah. Padahal, vaksin Nusantara didorong oleh Kementerian Kesehatan RI. Di sisi yang lain, BPOM juga merupakan institusi pemerintah. "Kami sangat menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini. Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara dan BPOM sama-sama institusi pemerintah. Mestinya tidak boleh terjadi polemik di tengah publik seperti saat ini," ujar Okky, Minggu (18/4/2021). Anggota Komisi Kesehatan DPR RI menyayangkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini yang menimbulkan aksi dukung mendukung baik terhadap pengembangan Vaksin Nusantara maupun terhadap BPOM yang mengkritik keberadaan Vaksin Nusantara. Situasi lebih pelik saat sejumlah tokoh melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara dan dukungan terhadap BPOM. "Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," ucapnya. Situasi tersebut, kata Okky, sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi. "Mestinya  polemik antara pengembang Vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" tanya Okky. Dia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar dapat menengahi polemik yang sama sekali tidak produktif ini. "Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky. Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik. Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat. "Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," demikian Okky.[bng]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Lokasi Layanan SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Jumat 16 April 2021

Berita Selanjutnya

Liverpool Unggul 1-0 dari Tuan Rumah Leeds United di Babak Pertama

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Gadungan saat diamankan Kejari OKI (Foto: Dok MI)

Nekat jadi Jaksa Gadungan, PNS BPPKB Way Kanan Ini Ditangkap Kejari OKI

1 jam yang lalu

Nusantara
Kepala Satpol PP Malut, Rahmat Djabir (Foto: Dok MI)

Satpol PP Malut Wujudkan Damkar Siaga Cepat di Setiap Kejadian

2 jam yang lalu

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

3 jam yang lalu

Ragam
Gedung Bank Mandiri [Foto: Doc. Mandiri]

Inovasi Livin’, Kopra, dan Livin’ Merchant Antarkan Bank Mandiri Raih “Indonesia Customer Experience of the Year” 2025

4 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

4 jam yang lalu