Izin STIH Painan Sah Secara Hukum, Tapi SK Universitas Painan Dianggap Palsu

mbahdot

Diperbarui 4 Mei 2021 13:23 WIB

Izin STIH Painan Sah Secara Hukum, Tapi SK Universitas Painan Dianggap Palsu

Monitorindonesia.com - Marak pemberitaan di media soal legalitas STIH membuat para petinggi kampus tersebut angkat bicara. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan dan Tim Advokatnya ikut mengklarifikasi pemberitaan tersebut Senin (3/5) di Jakarta. Dihadiri oleh Ketua Pembina STIH Painan H. Patwan Siahaan, S.E., S.H., M.H. bersama Tim Advokatnya, Sabaruddin, S.H., MH., Dosen dan Advokat, Rohmatullah, S.H., MH., Sebagai Dosen STIH Painan dan Ketua LKBH STIH Painan, Bustomi, S.Hi, MH sebagai Kaprodi STIH Painan, Tedi Subrata, S.H., MH., Dosen dan Advokat. Menurut H. Patwan Siahaan, bahwa STIH Painan tidak ada hubungannya dengan SK palsu Universitas Painan yang belakangan ini beredar beritanya di media online Nasional. Serta mengklarifikasi dan memastikan bahwa izin operasional kampus mereka adalah legal atau resmi sejak tahun 2012. ”Saya sampaikan bahwa STIH Painan tidak ada kaitannya dengan SK palsu Universitas Painan, yang terkait adalah yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) yang memberi ijin dan memindahkan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Jatim ke Banten dan selanjutnya praktek ini dibantu oleh oknum yang mengaku sebagai orang Dikti," kata H. Patwan di kawasan SCBD, Semanggi, Senin (3/5/2021). H.Patwan mengatakan Ketua YPKM terjebak oleh tawaran oknum yang mengaku orang Dikti, untuk mengurus pemindahan kampus dan sekaligus penggabungan kampus menjadi Universitas Painan. Ternyata oknum yang mengaku orang Dikti adalah bukan orang Dikti. Kampus STIH Painan diketahui ada di beberapa lokasi. Di antaranya di Serang, Tangerang, Depok dan lainnya. Serta Sekolah tinggi ini berada di bawah Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM). Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum STIH Sabaruddin menjelaskan bahwa dirinya mengklarifikasi legalitas STIH Painan ini dilakukan agar mahasiswa, alumni dan masyarakat tidak menerka-nerka atau berspekulasi mengenai isu dan berita yang berkembang. "Ketua STIH Painan menyampaikan kepada seluruh civitas akademika STIH Painan agar tidak resah terkait adanya pemberitaan mengenai SK palsu ini, karena tak terkait dengan legalitas STIH Painan," ucap Sabaruddin. Untuk meyakinkan semua pihak, kata Sabaruddin, para mahasiswa dan alumni serta masyarakat, bisa mengecek legalitas STIH Painan di pddikti.kemdikbud.go,id dengan kode 043329 dan web stih-painan.ac.id dengan Nomor SK pendirian PT: 29/E/O/2012 pada tanggal 26 Januari 2012. "Jadi STIH Painan ini berdiri sendiri dan tidak masuk dalam Universitas Painan. STIH Painan berdiri tahun 2012. Izin legal secara hukum," katanya. Namun Sabaruddin membenarkan bahwa YKPM yang menaungi STIH Painan, tengah mengajukan berdirinya Universitas Painan untuk meningkatkan juga mengembangkan kualitas pendidikan melalui izin baru. Dalam pengajuan SK baru, Pengajuan itu ditempuh secara prosedural, mulai dari kelengkapan surat ijin yayasan maupun surat lain yang menunjang terbitnya SK tersebut. "Namun baru diurus dan diajukan saja, sudah dipalsukan SK nya," katanya. Menurut Sabaruddin, prosedur pengurusan dilakukan oleh orang yang mengaku pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). "setelah mendapatkan SK ternyata SK yang diterima yayasan adalah SK palsu," katanya. Berselang beberapa hari usai menerima SK itu, Tim EKA (Evaluasi Kinerja Akademik) besutan Kelembagaan dan Biro Hukum Dikti mengirimkan surat untuk menginvestigasi dan mengecek kebenarannya terkait SK palsu yang diterbitkan. "Pada pertemuan itu dihadirkan oknum yang mengaku pegawai Dikti berinisial NP," tambahnya. Dalam penjelasannya di depan perwakilan yayasan dan Tim EKA, NP mengaku, bahwa dalam pengurusan SK ini, tidak ada keterlibatan dari Yayasan maupun pengurus lain. Tak puas atas pengakuan NP tersebut, lalu, Tim Evaluasi Kinerja Akademik menanyakan, apakah ada keterlibatan orang dalam di Dikti atas penerbitan SK palsu ini. NP pun menjawab ada, akan tetapi ia tidak mau memunculkan nama oknum di depan Tim Evaluasi Kinerja Akademik dan pengurus yayasan. "Setelah didesak Tim EKA, NP pun menyebutkan inisial nama oknum pegawai Dikti yang terlibat yaitu berinisial R dan AW, dan berbicara hanya empat mata dengan salah satu Tim EKA," terangnya. Beberapa jam setelah pertemuan empat mata dengan NP, Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) meninggalkan kampus dengan tidak memberikan Berita Acara hasil dari kunjungan tersebut. (tak)

Topik:

Izin STIH Painan Sah Secara Hukum, Tapi SK Universitas Painan Dianggap Palsu

Berita Sebelumnya

Mengenal Gejala Autisme Pada Anak Sejak Dini

Berita Selanjutnya

Jam Makan yang Baik Agar Tubuh Senantiasa Sehat

Berita Terkait

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

Benarkah Progres RTLH Capai 80 hingga 90 Persen?

Alasan Jokowi Tak Hadir di HUT TNI ke-80

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K