KKP Ajukan Anggaran Rp14,16 Triliun, DPR: Boleh Saja Asal Penuhi Syarat Ini

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 1 Juni 2021 08:18 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap usulan rencana anggaran belanja KKP tahun 2022. Anggaran KKP yang semula dinilai terlalu kecil dapat menangkap potensi di sektor kelautan dan perikanan. Semula rencana anggaran belanja KKP tahun depan ialah Rp6,12 triliun. Pihak KKP mengusulkan ada penambahan sebesar Rp8,04 triliun menjadi Rp14,16 triliun. “Tentunya usulan diterima dengan mengutamakan masukan dan saran dari Komisi IV DPR RI," ujar Sudin, dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan eselon I KKP, seperti Sekjen KKP; Irjen KKP; Dirjen Perikanan Tangkap; Dirjen Perikanan Budidaya, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/5/2021). Masukan dan saran tersebut ialah KKP wajib melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menyangga perekonomian di masa pandemi Covid-19, serta pemulihan kawasan mangrove dan mengantisipasi bencana diakibakan kerusakan mangrove. Selanjutnya kata Sudin, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada KKP TA 2021 sebesar Rp43,37 miliar. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendukung keinginan KKP untuk menambah anggarannya. Namun demikian ia mengharapkan komitmen KKP di tengah rencana kenaikan anggaran dapat tegak lurus dengan penguatan produksi garam lokal bagi para petambak dan petani garam. "Saya lihat kuartal satu tahun ini ada kenaikan impor garam. Pemerintah juga berencana impor lagi. Hal ini sangat disayangkan karena terlihat tidak ada niat meningkatkan produksi lokal garam," ujarnya. Hal lainnya, Johan menyampaikan anggaran yang rendah memang membuat KKP sulit meningkatkan potensi perikanan di Indonesia, sehingga diharapkan dengan anggaran yang optimal kinerja KKP dapat lebih maksimal lagi. (daf)

Topik:

KKP Anggaran Komisi IV DPR

Berita Sebelumnya

Herman Khaeron Minta Pertamina Integrasikan Anak Perusahaan dalam Pembangunan JTB

Berita Selanjutnya

Bersama Forkopimda Waka Polres Lamteng  Peringati Hari Lahir Pancasila Secara Virtual

Berita Terkait

Ekonomi
KKP Hentikan Kegiatan Reklamasi Ilegal di Konawe Selatan (Foto: Dok KKP)

Tak Kantongi Izin, KKP Hentikan Reklamasi di Konawe Selatan

27 September 2025 14:46 WIB

Ekonomi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Foto: Dok MI)

BKPM Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,15 Triliun untuk 2026

16 September 2025 08:25 WIB

Ekonomi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid (Foto: Dok MI)

Fokus PTSL, ATR/BPN Anggarkan Rp1,17 Triliun di 2026

15 September 2025 13:46 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI/Aan)

Pemprov Jakarta Tegaskan Tak Pernah Beri Izin Tanggul Beton Cilincing Milik PT Karya Citra Nusantara

12 September 2025 15:59 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI)

Habis Pagar Laut, Terbitlah Tanggul Beton Cilincing: 25 Ribu KK Terdampak

12 September 2025 15:42 WIB

Ekonomi
Tanggul Beton di Laut Cilincing (Foto: Istimewa)

Tanggul Beton di Laut Cilincing Bikin Nelayan Resah, KKP Ungkap Pemiliknya!

11 September 2025 14:39 WIB