Vaksin Berbayar Ciderai Konstitusi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 12 Juli 2021 14:23 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengaku miris mendengar langkah pemerintah yang akan menerapkan program vaksin berbayar. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan bahwa pemerintah lari dari tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan konstitusi yakni kesehatan adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi negara. "Adalah pandemi yang bersifat emergency sehingga negara harusnya hadir. Ini pandemi bukan ajang bisnis," tegas Waketum PAN ini kepada wartawan, Senin (12/7/2021). Hafisz juga mengaku tak habis pikir dengan cara pemerintah dalam memenuhi kesehatan masyarakat sebagai hak dasar yang sudah diatur undang-undang. "Sudah ada UU yang mengaturnya kenapa bikin regulasi lagi yang justru bertolak belakang dengan kehendak rakyat. Tidak perlu berbelit-belit urusan sama rakyat. Jangan cekik rakyat ditengah pandemi dan kondisi ekonomi yang serba susah ini," tandasnya. Pemerintah, kata dia, mestinya menghadirkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat luas bukan pro terhadap kepentingan kelompok tertentu yang berorientasi pada keuntungan belaka. "Jika negara memelihara rakyatnya maka rakyat akan produktif. Jangan sebaliknya, saat senang rakyat diabaikan saat susah rakyat selalu dijadikan tameng. Jangan sampai timbul dugaan ada bisnis dibalik penderitaan rakyat," ujarnya. (Bng)              

Topik:

Vaksin Berbayar

Berita Sebelumnya

DPD RI Raih WTP ke-15 Kalinya Berturut-Turut

Berita Selanjutnya

#2021GantiPresiden Trending Topic di Twitter