Setara Institute: Penyerangan Terhadap JAI di Sintang, Merupakan Bentuk Kegagalan Pemerintah Jaga Warga

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 4 September 2021 05:53 WIB
Monitorindonesia.com - Setara Institute menyayangkan penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Tempunak Sintang, Jumat siang (3/9/2021). Sedikitnya 200 an orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Sintang dengan motor utama Persatuan Orang Melayu (POM), melakukan penyerangan terhadap JAI di Desa Balai Harapan Tempunak Sintang. Massa melakukan pembakaran bangunan mushalla Jemaat, merusak dan mengobrak-abrik masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh Jemaat. Berkenaan dengan itu, SETARA Institute atas nama Halili Hasan ( Direktur Riset SETARA Institute) dan Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua BP Setara Institute) menyampaikan beberapa pernyataan kerasnya, yang dikirim melalui Ketuanya Hendardi kepada Suarakarya.id, sebagai berikut: Pertama, SETARA Institute mengutuk keras tindakan biadab yang dilakukan oleh gerombolan kelompok intoleran tersebut. Tindakan kekerasaan atas nama apapun merupakan kebiadaban, merusak kedamaian dalam tata kebhinekaan, dan oleh karena itu mestinya tidak dibiarkan oleh negara. Kedua, SETARA Institute mengecam keras kegagalan pemerintah dalam melindungi sekelompok warga negara Indonesia di Sintang yang diserang, dilanggar hak-hak konstitusional untuk beragama dan beribadah, serta direndahkan martabat kemanusiaannya hanya karena pilihan keyakinan berdasarkan Nurani. Padahal, UUD 1945 menjamin hak-hak dasar tersebut. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya gagal menegakkan jaminan konsitusi. Ketiga, dalam pandangan SETARA Institute, kejadian penyerangan merupakan kulminasi dari tiga faktor. Pertama, ketundukan pemerintah daerah kepada kelompok intoleran. Sudah sejak awal Pemkab tunduk, mengeluarkan SKB Pelarangan Ahmadiyah atas tuntutan kelompok intoleran. Kedua, dinamika politik lokal. Beberapa elite bermain-main politik dengan kelompok intoleran demi dukungan politik, terutama saat Bupati sedang sakit dan Wakil Bupati diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt). Ketiga, kegagalan aparatur keamanan dalam mencegah terjadinya serangan dan menangani kekerasan yang dilakukan oleh penyerang di lokasi. Ancaman, intimidasi, dan indikasi kekerasan sebenarnya sudah mengemuka sejak jauh-jauh hari, terutama sejak awal Agustus. Keempat, SETARA Institute mendesak aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum yang adil dengan menetapkan para pelaku sebagai tersangka. Selain itu, aparat keamanan juga harus menjamin keamanan pribadi korban dari tindakan kekerasan lebih lanjut. Kelima, SETARA Institute mendorong Pemerintah Pusat, khususnya Kemendagri, Kemenag, dan Kejaksaan Agung untuk mengambil langkah-langkah serius dalam mencabut SKB Pelarangan Ahmadiyah. Secara faktual, SKB tersebut telah memantik aneka peristiwa pelanggaran hak dan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Demikian pula, Kemendagri dan Kemenag harus mengambil langkah memadai dalam merevisi PBM 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kedua regulasi ministerial tersebut nyata-nyata bermasalah dari sisi substansi dan secara faktual telah dijadikan alasan pembenar dalam banyak peristiwa persekusi atas kelompok minoritas agama. (Tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Kapolri Serahkan 10 Iso Tank untuk Antisipasi Ketersediaan Oksigen

Berita Selanjutnya

Puncak Dies Natalis ke-37, Bamsoet: Universitas Terbuka Pionir Inovasi Pendidikan Jarak Jauh

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Ist)

Mendagri Ungkap 300 BUMD Merugi Rp5,5 Triliun

21 menit yang lalu

Hukum
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Bongkar "Kerakusan" Auditor BPK

22 menit yang lalu

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Pajak Pedagang Online Ditunda, Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

54 menit yang lalu

Nasional
Sekolah Rakyat

Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo

1 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

1 jam yang lalu

Nasional
Ketua DPP PKB Marwan Dasopang. (Dok. MI)

PKB Gelar Puncak Hari Santri Nasional 2025 di Barus, Titik Nol Peradaban Islam Nusantara

1 jam yang lalu