Korupsi Pengaturan Cukai Rokok, KPK Telisik Persekongkolan Bupati Bintan dengan Sejumlah Pihak

mbahdot

Diperbarui 15 September 2021 11:49 WIB

Korupsi Pengaturan Cukai Rokok, KPK Telisik Persekongkolan Bupati Bintan dengan Sejumlah Pihak

Monitorindonesia.com - Bupati nonaktif Bintan, Apri Sujadi (AS) disinyalir melakukan persekongkolan dengan sejumlah pihak terkait pengurusan kuota rokok dan minuman alkohol (minol). Salah satu pihak yang diduga terlibat dengan Apri Sujadi yakni, Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Bobby Jayanto. Selain Bobby, pihak lain yang ikut terlibat persekongkolan bersama Apri ini antara lain Pimpinan PT Delta Makmur, Iwan Firdauz dan Dirut PT Putra Maju Jaya, Nur Rofiq Mansur. Mereka diduga secara bersama-sama menjalin kerjasama dengan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar (MSU). Demikian terungkap setelah penyidik memeriksa Bobby Jayanto, Iwan Firdauz, dan Nur Rofiq Mansur, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mereka diperiksa atas kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018. "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya pertemuan dengan tersangka AS dan tersangka MSU untuk pengurusan kuota rokok dan kuota minuman beralkohol untuk BP Bintan," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (15/9/2021). Penyidik juga telah memanggil Direktur PT Batu Karang, Denny Wibisono secara patut dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa, 14 September 2021, kemarin. Namun, Denny tidak hadir dengan alasan sedang sakit sehingga KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Denny. "Denny Wibisono (Direktur PT Batu Karang), mengkonfirmasi tidak hadir karena sakit dan dilakukan penjadwalan ulang," pungkasnya. Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan tahun 2016 - 2018. Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar. Dalam perkaranya, Apri diduga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6,3 miliar terkait pengaturan barang kena cukai berupa rokok dan minuman alkohol (minol) sejak tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan Mohd Saleh, diduga menerima uang sejumlah Rp800 juta dari hasil tindak pidana korupsinya dengan Apri tersebut. Perbuatan keduanya diperkirakan telah merugikan negara sekira Rp250 miliar. Oleh karenanya, KPK menyatakan Apri dan Mohd Saleh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]

Topik:

Korupsi Pengaturan Cukai Rokok, KPK Telisik Persekongkolan Bupati Bintan dengan Sejumlah Pihak

Berita Sebelumnya

Jangan Lengah, Virus Corona Masih Terus Bermutasi!

Berita Selanjutnya

DKI Bidik Juara Umum Pada PON XX Papua

Berita Terkait

Kejati Sumut Jebloskan Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subekti ke Sel Tahanan

Hadirkan Sheila on 7, BTN Dukung Festival Remember November Yokjakarta

Indonesia Bakal Punya Mobil Buatan Sendiri, Prabowo: Saya Sudah Alokasikan Dana

KPK Tangkap Pendiri Kampus soal Kasus Suap Ijazah Palsu

Pejabat Bulog Dedy Rahman Mangkir dari Pemeriksaan KPK soal Korupsi Bansos

KPK Periksa Dirut PT Sinergi Lintas Global Mario Wardianto Cs soal Perolehan Pekerjaan Subkon dalam Penyaluran Bansos Beras

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K