LQ Indonesia Minta Kapolda Metro Tindak Pejabat yang Minta Gratifikasi

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 September 2021 18:39 WIB
Monitorindonesia.com - Menanggapi video pengarahan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal  Pol Fadil Imran kepada jajarannya beredar. Dalam video 15 detik itu, Fadil meminta anak buahnya yang bertugas di Pengamanan Internal (Paminal) untuk tegas kepada polisi yang dianggapnya tidak disiplin. "Paminal, kau jangan takut blender orang. Bilang itu perintah saya. Biarin, kencing di celana semua polisi yang kurangajar," ucap Fadil Imran dalam video yang dikutip media, Selasa ( 14/9/2021). Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm Sugi menanggapi sinis ucapan Kapolda tersebut. Video rekaman suara oknum Atasan Penyidik meminta Rp500 juta, dari Kuasa Hukum untuk biaya SP3 katanya Rp500 juta sampai Dirkrimsus (maksudnya biaya mendapatkan tandatangan pengajuan SP3 dari panit, kanit, kasubdit sampai Dirkrimsus). "Masyarakat biar menilai jika semudah itu oknum atasan penyidik meminta Rp500 juta untuk biaya Penghentian perkara dari korban untuk semua lini sampai Direktur Kriminal Khusus yang mana Korban sudah damai dengan terlapor, apakah Paminal (Pengamanan Internal) berjalan dengan efektif? Di sini terjadi gratifikasi secara TSM (Terstruktur, Sistematik dan Massif)," katanya. Menurutnya, patut diperiksa semua lini (dari Panit sampai Direktur) apakah benar perkataan oknum yang berbicara bahwa dari bawah ke atas minta dan dapat setoran dari kasus. Advokat Alvin Lim, SH yang juga Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm mengatakan,  "LQ Indonesia Lawfirm memiliki koleksi rekaman suara dari para oknum Polda Metro Jaya lainnya bukan hanya Fismondev, Indag, Krimum, Renakta, banyak yang masih kami simpan sebagai bukti Polda Sarang Mafia. Sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm sering melaporkan dugaan penyelewengan proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya "sudah berkali-kali kami lapor paminal, cuma diperiksa kami sebagai pelapor, namun SP2HP saja tidak pernah diberikan Paminal Polda Metro Jaya, infonya mandek, kenapa? Apakah bisa "Jeruk makan Jeruk pak Kapolda Metro Jaya?" Buktinya aduan Kasus MPIP LP No 2228/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 9 April 2020 yang dilaporkan sejak April dan Mei 2020 oleh korban MJ dan VS hingga hari ini mandek. Polda Metro Jaya masih tebang pilih dalam penanganan kasus." ucap Mantan Vice President Bank of America ini. Dengan lantang, Alvin Lim mengatakan "Kapolda Metro Jaya sudah kalah melawan oknum investasi bodong. Terlapor Raja Sapta Oktohari sampai hari ini sudah 6 kali  dipanggil tidak hadir, namun Kapolda Metro Jaya tidak berdaya, SP2HP sudah LQ serahkan ke Media untuk bukti. Para korban PT MPIP dan Oso Sekuritas hingga hari ini tidak ada kepastian hukum. Tolong tunjukkan prestasi.  disentuh, nanti ada kasus "teri" yang sebenarnya sudah damai namun diperkeruh dan dilanjutkan (Tolak SP3) oleh oknum Fismondev yang mana Kuasa hukum LQ menolak memberikan gratifikasi sebagai alat pencitraan, sudah bisa ditebak langkah pencitraan Fismondev. "Kapolda dalam masalah Prokes melibatkan Habib Rizieq berani tegas, tangkap dan tahan pelanggar Prokes, yang merugikan masyarakat berapa rupiah? Nol enggak ada kerugian materiil, tetapi terhadap kasus yang melibatkan RSO sebagai terlapor, yang kerugian total mencapai triliunan dengan korban ribuan orang, boro-boro ditahan, panggilan polisi di kacangin saja polisi nya melempem.  Disposisi dari panit, Kanit, Kasubdit Fismondev hingga Direktur Krimsus butuh Rp500 juta, dari bawah ke atas nyetor. Jika pimpinan Polri tegas seharusnya periksa dan copot semua oknum (bila terbukti) dari Dirkrimsus, Kasubdit, kanit dan Panit yang terlibat. Jangan cuma anak buah saja penyidik yang dikorbankan," ucap Sugi.[Lin]

Topik:

LQ Indonesia Gratifikasi

Berita Sebelumnya

TMMD 112 Kodim 0206/Dairi Resmi Dibuka Bupati Phakpak Barat

Berita Selanjutnya

Bamsoet: Ketaatan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi Bali

Berita Terkait

Hukum
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, melaporkan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi tersebut diterima saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag.

KPK Terima Laporan Dugaan Gratifikasi dari Kemenag Berupa Keping Logam Mulia

17 September 2025 00:25 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Ist)

KPK Panggil 2 Saksi Terkait Dugaan Gratifikasi di MPR RI

2 Juli 2025 13:24 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Ist)

KPK Panggil 2 Orang Wiraswasta Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR RI

1 Juli 2025 11:59 WIB

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Jaga Integritas, Dirjen Pajak Baru Wajibkan Pegawai DJP Tolak Gratifikasi

26 Juni 2025 14:01 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Dugaan Gratifikasi, KPK Ulik Proyek Pengadaan di Setjen MPR RI

26 Juni 2025 11:51 WIB

Hukum
Gedung Merah Putih KPK (Foto: Dok MI)

KPK Panggil 2 Mantan Pegawai Setjen MPR RI Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi

24 Juni 2025 14:04 WIB