Ucapkan Selamat ke 3.103 Personil Komcad, Sukamta: Bukan untuk Gagah-gahan

Monitorindonesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 3.103 personil Komponen Cadangan (Komcad) TNI Matra Darat, angkatan pertama. Ke 3.103 Anggota Komcad itu telah mengikuti serangkaian kegiatan, mulai dari pendaftaran secara sukarela, seleksi, pendidikan latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) di Rindam-Rindam, dirangkai dengan Latihan Pembulatan Komponen Cadangan di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Terkait pengangkatan Komcad TNI Matra Darat ini, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/10/2021) menilai, seiring dengan spektrum ancaman yang terus berkembang dan lingkungan strategis kawasan yang semakin dinamis, maka kebutuhan adanya Komcad menjadi penting untuk mendukung Komponen utama dalam upaya mempertahankan negara. "Saya ucapkan selamat kepada Komcad angkatan pertama yang sudah terbentuk. Selamat bertugas. Memang Komcad sumber daya manusia (SDM) bersifat sukarela, tapi jika sudah lolos seleksi wajib ikut latihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama 3 bulan. Dan setelah ditetapkan sebagai Komcad, punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi," kata Sukamta. Kendati demikian, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa menjadi Komcad haruslah didasarkan kepada panggilan jiwa yang dilandasi cinta kepada tanah air dan bangsa. Menjadi Komcad bukan sebagai sarana gagah-gagahan, bukan untuk petantang-petenteng. "Terpikul amanat dan beban di pundak untuk ikut mempertahankan negara. Terlebih lagi selama masa aktif, Komcad tunduk kepada hukum disiplin militer, wajib memenuhi perintah mobilisasi, karena fungsinya sebagai tentara cadangan, diberlakukan hukum yang sama dengan komponen utama (TNI)," ujar Sukatma. Ketika masa tidak aktif, dirinya mengharapkan Komcad tetap mampu menjaga sikapnya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya dia, mengingatkan, Komcad bersama TNI tentunya, harus mampu mengayomi dan melindungi masyarakat luas, bekerja sama dengan komponen-komponen lain seperti Pamswakarsa di Polri. "Selain dari sisi SDM, Komcad juga meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) dan sarana-prasarana nasional. Saya berharap kementerian Pertahanan juga jangan lupa untuk mengelola 3 resources non-SDM tadi secara tepat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, di antaranya UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN)," katanya. Pengelolaan Komcad 3 sumber daya ini tidak bersifat sukarela. Mengigat pemerintah memilih untuk kemudian menetapkan 3 sumber daya tadi menjadi Komcad, mak pemilik tidak bisa menolak, sebagaimana diatur dalam UU PSDN Pasal 79, ada sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pemilik dan pengelola SDA, SDB dan sarprasnas yang dengan sengaja tidak mau menyerahkan pemanfaatan sumber daya miliknya yang telah ditetapkan sebagai Komcad. Bagi sumber daya yang ditetapkan sebagai Komcad, selama masa aktif, biaya perawatan dan pemeliharaan ditanggung oleh negara. Sebagai contoh, rumah si A berdasarkan analisis pemerintah masuk wilayah strategis yang harus dimasukkan ke dalam Komcad. Maka, selama masa aktif, biaya-biaya tadi ditanggung negara. Jika terjadi perang dan rumah si A rusak atau bahkan hancur, maka tanggung jawab negara untuk membangunnya kembali. Ini lebih menguntungkan dari sisi pemilik, daripada jika rumahnya hancur akibat perang dan negara tidak menanggungnya karena bukan bagian dari Komcad. "Nah, sekali lagi, pemerintah jangan lupa terhadap pengaturan-pengaturan sumber daya ini. Pengaturan ini kita harapkan memenuhi keadilan dari sisi hak asasi warga negara," harap mantan Anggota Panja RUU PSDN ini menekankan. (Ery)   Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi Inspektur Upacara Penetapan Komponen Cadangan TNI Matra Darat, Kamis (7/10) di Lapangan Terbang Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Upacara Penetapan Komponen Cadangan TNI TA. 2021 diikuti sebanyak 3.103 Anggota Komponen Cadangan yang telah mengikuti serangkaian kegiatan, mulai dari pendaftaran secara sukarela, seleksi, pendidikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) di Rindam- Rindam, dirangkai dengan Latihan Pembulatan Komponen Cadangan di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Upacara diawali dengan pemeriksaan Pasukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo dilanjutkan dangan Laporan Menhan terkait pelaksanaan Pembentukan Komponen Cadangan TNI TA. 2021, yang merupakan amanat Undang Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Selanjutnya, Penetapan Komponen Cadangan TNI TA. 2021 ditandai dengan pernyataan resmi oleh Presiden Joko Widodo serta Penyerahan Tunggul Satuan Komponen Cadangan kepada masing-masing Komandan Batalyon. “Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan,” kata Presiden Jokowi. Pada Upacara Penetapan Komcad tersebut, juga ditampilkan kemampuan yang dimiliki para Komcad, di antaranya parade atau defile pasukan melewati mimbar kehormatan Presiden RI, demonstrasi keahlian mulai dari bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, keterampilan penembakan meriam, atraksi penggunaan senjata tradisional dari Suku Dayak, hingga atraksi kemampuan teknik beladiri militer. Sebagai acara puncak, anggota Komponen Cadangan menampilkan sosiodrama yang menggambarkan secara singkat proses seleksi Komcad TNI, masa pendidikan sampai kembali kepada profesi masing – masing. Menhan Prabowo dalam laporannya menyampaikan, Pembentukan Komponen Cadangan TNI TA. 2021 yang dilaksanakan oleh Kemhan berjumlah sebanyak 3103 orang yang terdiri dari Rindam Jaya sebanyak 500 Orang, Rindam III/Siliwangi sebanyak 500 orang, Rindam IV / Diponegoro sebanyak 500 orang, Rindam V /Brawijaya 500 orang, Rindam XII /Tanjungpura sebanyak 499 orang dan Universitas Pertahanan sebanyak 604 orang. Pelaksanaan tahapan pembentukan Komponen Cadangan sendiri dimulai dari proses pendaftaran secara sukarela pada tanggal 17 sampai dengan 31 Mei 2021, tahapan seleksi mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Juni 2021 dan pelaksanaan pendidikan Latsarmil tanggal 21Juni sampai dengan 18 September serta Penetapan Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021. Upacara Penetapan Komponen Cadangan TNI TA. 2021 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta upacara, yaitu siswa Komponen Cadangan sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sebanyak dua kali dan secara periodik melakukan tes swab setiap pekan. Peserta juga melakukan tes swab PCR sehari sebelumnya. Sedangkan untuk tamu undangan juga diwajibkan sudah vaksin dua kali dan melakukan tes swab PCR sehari sebelumnya. Selain Menhan Prabowo, turut pula mendampingi Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut Panglima TNI, Kapolri serta Kepala Staf Angkatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Upacara dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat serta Pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI. Hadir pula, sejumlah Atase Pertahanan dari negara – negara sahabat.