Korupsi Tanah Munjul, Nama Anies Baswedan Muncul di Persidangan

mbahdot

Diperbarui 14 Oktober 2021 16:10 WIB

Korupsi Tanah Munjul, Nama Anies Baswedan Muncul di Persidangan

Monitorindonesia.com - Kasus korupsi proyek pengadaan tanah Munjul, memunculkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam surat dakwaan eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan yang kini jadi terdakwa. Dalam surat dakwaan itu, Anies disebut sebagai pihak yang merestui penyertaan modal daerah (PMD) untuk Sarana Jaya sebesar Rp1,8 triliun. Uang tersebut dianggarkan untuk pembelian alat produksi proyek rumah DP 0 Rupiah, dan pembangunan Sentra Primer Tanah Abang. "Bahwa terdakwa pada 2018 mengajukan usulan penyertaan modal kepada Gubernur DKI untuk ditampung atau dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta TA 2019 sebesar Rp 1.803.750.000.000," ujar Jaksa Takdir Suhan membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Sejalan dengan hal itu, atas restu Anies pada November 2018, Yoory menyampaikan kepada Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian bahwa perusahaannya akan memperoleh PMD untuk melaksanakan program Rumah DP 0 Rupiah. "Yang rencana berlokasi di wilayah Jakarta Timur dengan syarat luas di atas 2 Ha, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter, dan minimal row jalan sekitar 12 meter," kata jaksa. PT Adonara Propertindo, kata jaksa, merupakan perusahaan properti yang biasa membeli tanah dari masyarakat untuk dijual lagi kepada Sarana Jaya. Singkatnya, PT Adonara Propertindo menemukan tanah yang berlokasi di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur dengan luas 41.921m². Tanah itu dimiliki Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Suster CB). Sebelum proses transaksi terjadi, PT Adonara Propertindo juga menyiapkan kelengkapan administrasi karena akan dilakukan pembayaran, seperti proses negosiasi yang bersifat formalitas. Namun, saat itu belum dilakukan penilaian olehappraisal, maupun survei lokasi tanah. Selanjutnya pada saat dilakukan survei, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan yang diberikan pihak PT Adonara Propertindo kepada Sarana Jaya. Selain itu, kata Jaksa, diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil atau row jalan tidak sampai 12 meter. Namun, Yoory tetap memerintahkan agar proses pembelian tetap berlanjut. "Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai operasional BUMD harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur," kata dia. Jaksa melanjutkan untuk membayar pembelian tanah tersebut, Yoory berencana menggunakan dana PMD yang telah dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta TA 2019. Yoory pun mengirim surat kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI perihal permohonan pencairan pemenuhan PMD sebesar Rp500 miliar. BPKD Pemprov DKI Jakarta membalas dengan surat yang pada intinya hanya bisa mencairkan sebesar Rp 350 miliar. "Meskipun permohonan PMD tersebut belum dicairkan oleh BPKD Pemprov DKI Jakarta, akan tetapi terdakwa tetap memerintahkan dilakukan proses pembayaran atas tanah Munjul," kata dia. Jaksa melanjutkan pada 10 Desember 2019, Sarana Jaya menerima pencairan PMD dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 350 miliar. Kemudian, pada 18 Desember 2019, Sarana Jaya kembali menerima pencairan PMD tahap kedua sebesar Rp 450 miliar. Dengan begitu, total Sarana Jaya mendapat PMD sebesar Rp 800 miliar. "PMD tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1684 tahun 2019 pada 9 Desember 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya TA 2019, yang salah satu peruntukannya adalah untuk proyek Hunian DP 0 Rupiah," kata jaksa.

Topik:

Anies Baswedan Korupsi

Korupsi Tanah Munjul, Nama Anies Baswedan Muncul di Persidangan

Berita Sebelumnya

Sopir Pencabul Anak Dibawah Umur Ditangkap Polsek Pringsewu

Berita Selanjutnya

Provinsi Jawa Barat Catat Kasus Perceraian Tertinggi Selama Pandemi

Berita Terkait

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

Profil Tumbur Parlindungan, Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi di Saka Energi

KPK Kembali Panggil Rektor USU, Telusuri Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

Daftar Menteri Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Bertambah Usai Nadiem Jadi Tersangka

Korupsi Lagi…Korupsi Lagi…Kapan Kapoknya? Barusan Sekjen Partai, Sekarang Anggota Kabinet Merah Putih

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K