Jakarta, MI— Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ukuran resmi kelompok masyarakat kelas atas atau orang kaya di Indonesia. Berdasarkan klasifikasi yang mengacu pada standar Bank Dunia, masyarakat dengan pengeluaran minimal Rp10 juta per kapita per bulan sudah masuk kategori kelas atas.
Data tersebut mengacu pada garis kemiskinan nasional yang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 berada di angka Rp582.932 per kapita per bulan. Seseorang dikategorikan sebagai kelas atas apabila memiliki pengeluaran lebih dari 17 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp9,9 juta per bulan.
Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki pengeluaran bulanan di atas Rp10 juta per orang sudah masuk kelompok kaya dalam klasifikasi sosial-ekonomi BPS.
BPS membagi masyarakat Indonesia ke dalam lima kelompok ekonomi, yakni miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas.
Kelompok miskin adalah mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara kelompok rentan miskin memiliki pengeluaran antara satu hingga 1,5 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp582 ribu hingga Rp874 ribu per bulan.
Adapun kelompok menuju kelas menengah memiliki pengeluaran 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp874 ribu hingga Rp2,04 juta per bulan.
Sementara kelas menengah berada pada rentang pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, yakni sekitar Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per bulan.
Klasifikasi tersebut digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan publik.
Meski batas kelas atas dimulai dari pengeluaran Rp10 juta per bulan per kapita, kelompok ini tetap mencakup masyarakat dengan tingkat pendapatan jauh lebih tinggi. Semakin besar pengeluaran dan kemampuan konsumsi seseorang, semakin kuat posisinya dalam kategori kelas atas.
Data ini sekaligus menunjukkan bahwa ukuran "kaya" menurut standar statistik nasional tidak semata ditentukan oleh aset yang dimiliki, melainkan oleh tingkat pengeluaran yang mencerminkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi.**
