Jakarta, MI – Memasuki 81 tahun kemerdekaan, wajah perekonomian Indonesia terus berubah. Aktivitas ekonomi yang dahulu identik dengan pasar, toko, dan pusat perdagangan kini semakin bergeser ke ruang digital.
Transaksi melalui ponsel, ekonomi berbasis platform, gig economy, hingga pertumbuhan jutaan UMKM berbasis teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut ekonomi nasional.
Perubahan tersebut menjadi salah satu gambaran yang hendak dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Sensus ini menjadi momentum penting untuk mencatat secara menyeluruh berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang, termasuk sektor-sektor baru yang lahir dan tumbuh seiring pesatnya digitalisasi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun dan menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian Indonesia.
“Ini adalah kesempatan emas kita semua untuk melakukan pendataan lengkap tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia,” ujar Amalia, Rabu (19/8/2026).
Menurut dia, pendataan tidak hanya menyasar kegiatan usaha konvensional, tetapi juga aktivitas ekonomi yang memanfaatkan platform digital. Dengan cakupan tersebut, BPS berharap struktur ekonomi Indonesia dapat tergambar secara lebih utuh.
“Suara dari masyarakat akan tercatat dan apa yang sebelumnya tidak terlihat sekarang menjadi terlihat oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah bisa menyiapkan intervensi yang tepat,” jelasnya.
Data hasil sensus nantinya diharapkan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Pendataan mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan, informasi dan komunikasi hingga jasa dan aktivitas usaha yang berkembang melalui platform digital.
BPS juga memperkuat proses pendataan dengan memanfaatkan teknologi. Petugas menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), termasuk fitur geotagging dan pencatatan durasi wawancara untuk mendukung kualitas serta pemantauan proses pendataan.
Sementara bagi unit usaha yang mendapatkan sasaran pengisian secara mandiri, BPS menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
Amalia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, memberikan data secara benar merupakan bagian dari kontribusi masyarakat dalam membangun Indonesia.
“Membangun data itu memang mahal. Tapi membangun negara tanpa data akan jauh lebih mahal lagi, karena arah kebijakannya tidak akan tepat sasaran,” tegas Amalia.
Karena itu, BPS mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari warung kecil, pedagang, pekerja berbasis platform hingga perusahaan rintisan digital, untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara benar.
Setiap data yang dikumpulkan, kata Amalia, akan membantu pemerintah memahami kekuatan sekaligus persoalan ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh.
Prabowo: Ekonomi Tak Bisa Dibangun dengan Data yang Lemah
Pentingnya Sensus Ekonomi 2026 juga ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menilai kualitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah. Karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi dinilai strategis, terlebih Indonesia disebut telah lama belum melakukan pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonominya.
“Saya mendapatkan data bahwa sudah lebih dari 10 tahun kita belum melaksanakan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang bekerja di seluruh desa. Ia meminta seluruh pihak memastikan pelaksanaan sensus berjalan dengan baik.
Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar mengisi data sensus secara serius, lengkap, dan jujur. Data yang akurat diperlukan agar pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi maupun gambaran ekonomi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir Agustus 2026, yang dikerjakan oleh 251 ribu petugas sensus, bekerja di seluruh desa-desa perlu kita pastikan berhasil,” tegasnya.
Presiden sekaligus memastikan data yang dihimpun BPS melalui Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan masyarakat. Data tersebut diarahkan sebagai dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan dan anggaran yang lebih tepat.
Di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, Sensus Ekonomi 2026 menjadi lebih dari sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini menjadi upaya untuk memastikan negara benar-benar mengetahui siapa yang menggerakkan ekonomi, sektor apa yang tumbuh, bagaimana pola usaha berubah, serta di mana kebijakan pemerintah harus diarahkan.
Sebab, di usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan setiap kebijakan dibangun di atas data yang benar, lengkap, dan mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya.
