Rencana Bentuk Jampidmil, Jaksa Agung Surati Panglima TNI

  • Whatsapp
Rencana Bentuk Jampidmil, Jaksa Agung Surati Panglima TNI
Jaksa Agung Burhanuddin.[ist]

Monitorindonesia.com – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya telah menyurati Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto terkait rencana pembentukan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil). Burhanuddin menyebut, dia meminta Panglima untuk merekomendasikan nama jenderal bintang 3 yang akan mengisi posisi Jampidmil itu.

Saat ini, Buhanudin menyebut, pihaknya sedang menunggu nama yang disodorkan oleh Panglima TNI itu kepada Kejaksaan Agung.
“Kami memerlukan nantinya ada di sini bintang 3 dua orang. Nanti kalau diusulkan dari sana bintang 2, naik di sini menjadi bintang 3,” kata Burhanuddin, usai menjalani pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD, di Kejaksaan Agung, Senin (15/03/21).

Bacaan Lainnya

Burhanuddin menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan struktur pengurusan untuk membantu tugas seorang Jampidmil. Selain jenderal bintang 3, Kejaksaan Agung juga membutuhkan jenderal bintang 1 dalam struktur oraganisasi baru itu.

“Ada bintang dua satu orang, dan hampir 30 atau 28 itu kolonel, untuk di daerah-daerah dan personel di sini. Itu sampai saat ini kami masih menunggu pengisian dari Panglima TNI,” tambah Burhanuddin.

Sementara itu, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan posisi Jampidmil telah dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung. Dia juga menyebut sosok yang akan mengisi jabatan itu akan diserahkan Panglima TNI dalam waktu dekat.
“Sudah mulai disiapkan oleh Kejaksaan proses-prosesnya,” singkat Mahfud.

Presiden Joko Widodo membentuk Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan Agung. Pembentukan nomenklatur baru di tubuh Korps Adhyaksa itu tertuang dalalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Aturan ini menggantikan Perpres Nomor 38 Tahun 2010.

Pasal 62A pada Perpres tersebut tertulis bahwa Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer merupakan jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 25C pada aturan itu menyebut, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi. Pertama, perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Kemudian, pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas.

Kemudian, penanganan perkara koneksitas, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas. Lalu, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terakhir, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Dalam aturan itu, ada sebelas struktur dalam Perpres tersebut berurutan mulai Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Staf Ahli, dan Pusat. (Fanss)

Pos terkait