Rencana Kenaikan Tarif ATM Link, Kian Beratkan Nasabah Bank BUMN

  • Whatsapp
Demokrat Dukung Modernisasi Alutsista, Tapi Angka 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal
Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji kembali rencana menaikkan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Pasalnya, tarif ATM Link ini akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

“Himbara harus mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia hari ini. Kita melihat, masyarakat Indonesia sedang kesulitan ekonomi sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya berkenaan dengan penaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang,” ungkap Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/5/2021).

Memang, kata Syarif, bank-bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN) bersepakat dengan PT Jalin untuk menaikkan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya tanpa tarif. Tarif cek saldo di ATM Link naik sebesar Rp2.500,- sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link naik sebesar Rp5.000,- per sekali transaksi dari yang sebelumnya gratis.

Namun Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan ATM Link, dimana hadirnya bertujuan untuk mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN dalam bertransaksi secara efektif dan efisien. Karena sejatinya, bank-bank pelat merah harusnya memiliki jaringan yang mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN bertransaksi.

“ATM Link sebenarnya menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetapi gratis. Kenaikan tarif ini tentu akan semakin menyulitkan masyarakat,” ungkap Syarief.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah dan Himbara mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. Sebab masyarakat terganggu dengan kebijakan ini.

“Terbukti, masyarakat membuat laporan ke OJK dan BPKN karena kebijakan ini memberatkan konsumen dan nasabah bank BUMN,” kata dia seraya juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pemulihan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia.

Disisi lain, Syarif Hasan mengatakan kalau akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi semakin menyulitkan rakyat. Pemerintah menaikkan tarif tol di berbagai daerah, menaikkan tarif ATM Link yang awalnya gratis, dan bahkan berencana menaikkan PPN hingga PPh yang mencapai 35%.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mencari alternatif lain, seperti menekan cost dan sebagainya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, termasuk membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil. (Ery)

#tarif ATM link
#rencana kenaikan tarif ATM link

Pos terkait