Revisi Perda RDTR-Z Jakarta Dinilai Sia-Sia

  • Whatsapp
Revisi Perda RDTR-Z Jakarta Dinilai Sia-Sia

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik meminta Pemprov DKI tetap melibatkan DPRD dalam pembahasan Perkada (peraturan kepala daerah) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Pernyataan itu disampaikan Taufik menyusul adanya instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan revisi peraturan daerah (Perda) RDTR-Z dan merekomendasikan agar menjadi Perkada.

“DPRD merupakan representasi publik. Kalau pembahasan Perkada tidak melibatkan publik berarti tidak melibatkan masyarakat,” kata Taufik, di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Meski nantinya akan menggunakan Perkada,namun Taufik melanjutkan, pembahasan revisi Perda RDTR-Z harus tetap dilanjutkan. Sebab hingga saat ini, imbuh Taufik, DKI belum memiliki Perda RDTR-Z.“Pe mbahasan tetap dilanjutkan dan harus selesaikan sebelum Juni,” ucap Taufik.

Taufik berharap revisi Perda RDTR-Z yang telah dirampungkan Bampemperda DKI menjadi acuan dalam Perkada tentang RDTR-Z. “Nanti bentuknya rekomendasi agar bisa dipakai juga sebagai acuan bila tetap memakai Perkada,” lanjutnya.

Sementara Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan, mengacu pada UU Cipta Kerja dan PP 21 tahun 2021, RDTR-Z harus dalam bentuk Perkada. Karena itu pembahasan revisi Perda RDTR-Z oleh Bampemperda akan tidak berguna.

“Saya khawatir pembahasan revisi Perda RDTR-Z akan sia-sia, karena ngga bisa dipakai harus menggunakan Perkada,” tandasnya. (Zat)

Pos terkait