Revisi Perda Tata Ruang, Komisi D : Banyak Keluhan Warga Soal Perubahan Zonasi

  • Whatsapp
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

Jakarta, Monitorindonesia.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda memaparkan, pembahasan perubahan revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) harus dipercepat. Sebab DKI Jakarta diberi batas waktu hingga 2 Juni 2021 untuk merampungkan Perda Tata Ruang itu.

“Kami berharap revisi Perda Tata Ruang segera Selesai sebelum tanggal 2 Juni 2021,” kata Ida kepada wartawan, Minggu (25/4/2021).

Jika tidak segera dirampungkan, DKI Jakarta dianggap tidak memiliki aturan mengenai RDTR. Jika hal ini terjadi, pemerintah pusat bisa mengambil alih dengan mengeluarkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam proses perizinan, sesuai yang diamanatkan dalam UUCK (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

“Komisi D berharap masyarakat ikut memberi masukan-masukan agar revisi Perda Tata Ruang cepat selesai,” tukas dia.

Politisi perempuan dari PDIP tersebut menambahkan, bahwa banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perubahan zona. Hal itu menghambat masyarakat untuk membangun huniannya. “Keluhan masyarakat terutama soal perubahan zona. Ada yang sebelumnya, rumahnya berada di zona hijau namun berubah di zona ungu. Keluhan tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan Revisi Perda Tata Ruang nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bampemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengakui butuh kecepatan dari eksekutif untuk segera memperbarui basis data pembahasan (RDTR-PZ) yang selaras dengan undang-undang diatasnya. “Jadi butuh kecepatan sebelum bulan Juni, sebelum pemberlakuan OSS (One Single Submission) perizinan secara nasional,” kata dia. (Zat)

Pos terkait