RJ Lino : Harusnya Saya Dikasih Bintang, Bukan Dijadikan Tersangka

  • Whatsapp
RJ Lino : Harusnya Saya Dikasih Bintang, Bukan Dijadikan Tersangka

 

Monitorindonesia.com – Tersangka Kasus Korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) PT Pelindo II Richard Joos Lino merasa dirinya tidak merugikan negara.

Bacaan Lainnya

Menurut Lino tindakannya membeli QCC pada 2010 lewat penunjukan langsung terhadap HDHM justru menguntungkan negara.

Menurut dia keputusan penunjukan langsung itu lebih menguntungkan negara ketimbang pembelian QCC lewat proses lelang seperti yang dilakukan Pelindo II pada 2012.

“Saya kasih contoh, crane yang saya beli di 2010 itu harganya lebih murah US$ 500 ribu daripada lelang tahun 2012 jadi seharusnya kalau mau dikonversi,” kata RJ Lino digedung KPK, Kuningan Jakarta, Senin (29/3/2021).

Dia pun mempertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak memperhitungkan keuntungan US$ 500 ribu yang didapat negara atas pembelian crane tersebut.

“Saya enggak inget namanya kalau dibanding dengan 2012 itu barangnya sama dengan yang penunjukan langsung 2010. Tapi yang 2010 itu lebih murah U$ 500 ribu. Jadi harusnya saya dikasih bintang, bukan dijadikan tersangka,” ucap Lino.

Sebelumnya, KPK baru saja menahan RJ Lino setelah sempat melenggang bebas selama lebih dari lima tahun pasca-ditetapkan sebagai tersangka. RJ Lino ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021 di Rutan Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Wakil Ketu KPK, Alexander Marwata saat menggelar konpers di kantornya, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Sebagai informasi, RJ Lino tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan tiga QCC PT Pelindo II pada anggaran 2010.

RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd dalam pengadaan tiga QCC yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Atas perbuatannya, RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (Fanal Sagala)

Pos terkait