Sebagai Anggota Dewan HAM, Pemerintah RI Bantu PBB Tuntut Kejahatan Perang Israel

  • Whatsapp
Sebagai Anggota Dewan HAM, Pemerintah RI Bantu PBB Tuntut Kejahatan Perang Israel
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Monitorindonesia.com – Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB), dimita berperan aktif meyakinkan Dewan HAM PBB, melalu Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk menyatakan telah terjadi kejahatan perang dalam serangan brutal Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Pernyataan adanya kemungkinan itu perlu dikritik karena kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sudah sangat gamblang atau kasat mata.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/5/2021), menanggapi pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachellette bahwa Israel dalam serangan ke Gaza beberapa waktu lalu, berpotensi melakukan kejahatan perang.

HNW sapaan akrab Hidayat menambahkan, kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan Israel kepada penduduk sipil di Gaza, Palestina, harus diusut tuntas melalui Dewan HAM PBB, meski saat ini telah terjadi gencatan senjata.

“Karena gencatan senjata seharusnya tidak justru untuk menutupi kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel tersebut,” ujarnya.

Kesempatan itu, HNW mengapresiasi langkah sejumlah negara muslim, terutama atas usulan Pakistan sebagai Koordiantor Organiasi Kerja Sama Islam (OKI), yang mendesak agar Dewan HAM PBB menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam serangan Israel ke Palestina beberapa waktu yang lalu.

“Selaku anggota dewan HAM PBB, Indonesia mestinya bisa meyakinkan Dewan HAM bahwa perilaku Israel itu masuk kategori kejahatan perang. Bukan hanya kemungkinan, sebagaimana dinyatakan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini lagi.

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, kata Hidayat, mudah dilihat secara gamblang. Terlebih jika merujuk Konvensi Jenewa 1949 serta Konvensi Den Haag yang mengharuskan memberi perlindungan kepada warga sipil pada saat keadaan perang.

Sementara serangan Israel ke Palestina selama sebelas hari sejak 10 Mei itu telah menelan korban jiwa 232 penduduk sipil Jalur Gaza, Palestina, 65 orang di antaranya adalah anak-anak.

“Bukan hanya warga sipil. Israel juga memborbardir sejumlah kantor media di jalur Gaza, di antara korbannya baik yang luka maupun gugur adalah para wartawan. Padahal, sesuai konvensi tersebut jurnalis merupakan salah satu elemen yang wajib dilindungi pada saat perang sekalipun,” ujarnya.

Menurut HNW, sikap Israel yang melanggar HAM dan konvensi internasional sudah dilakukan berulangkali. Sejumlah pegiat HAM juga kerap mengkritik adanya kejahatan perang karena Israel menggunakan kekuatan yang berlebihan, sehingga memakan korban warga sipil bahkan anak-anak.

Karena itu, ia amenegaskan bahwa tindakan Israel kali ini harus benar-benar diusut dan diberikan sanksi, agar kejahatan HAM apalagi kejahatan perang serupa tidak berulang kembali seperti sebelumnya.

“Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB, yang secara konstitusional bersikap membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel, wajarnya membantu penuh Dewan HAM PBB untuk mengusut kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” pungkasnya. (Ery)

Pos terkait