Selain AHY, SBY juga Harus Memohon Maaf ke Presiden Jokowi dan Megawati

  • Whatsapp
Selain AHY, SBY juga Harus Memohon Maaf ke Presiden Jokowi dan Megawati
SBY dan anaknya AHY .[ist]

Monitorindonesia.com – Tudingan keluarga Cikeas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur tangan atas persoalan internal Partai Demokrat dinilai jadi catatan buruk bagi sejarah Demokrasi di Indonesia. Tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)dan anaknya AHY tersebut jadi preseden buruk.

Ketua DPP PD kubu Moeldoko Saiful Huda Ems mengatakan, SBY juga harus meminta maaf kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Permintaan maaf juga perlu disampaikan kepada Presiden Jokowi, pendiri PD Subur Budi Santoso, dan Menkumham Yasonna Laoly.

Saiful mengungkap berdasarkan dokumentasi sejumlah media, pada 28 Juli 2003, SBY saat itu masih menjadi Menko Polkam saat Megawati menjabat Presiden. Saat jadi anak buah Megawati, SBY pernah menegaskan ke Presiden Megawati tidak terlibat dalam pendirian Partai Demokrat.

Namun sesuai AD/ART partai Demokrat hasil Kongres V Jakarta, SBY tercantum sebagai pendiri, bersama Ventje Rumangkang.

“Pernyataan SBY yang seperti itu, bukan hanya membohongi Presiden Megawati Soekarnoputri, melainkan pula telah membohongi rakyat dan seluruh kader Partai Demokrat pada khususnya,” kata Saiful, Jumat (2/4/2021)

Saiful menyatakan nama Subur Budi Santoso yang masih hidup justru tidak dimasukkan. Padahal, menurut Saiful, Subur berada di nomor urut pertama pendiri dan deklarator sesuai dengan akta notaris sejarah berdirinya PD.

Saat itu Subur yang menjadi ketua umum pertama PD, dan mengantarkan SBY ke KPU. Tak hanya itu, Subur juga termasuk menandatangani pengajuannya sebagai calon presiden saat itu.

“Menghilangkan nama dan jasa Prof Subur berarti SBY berkhianat pada perjuangan orang-orang yang berjasa padanya, dan berjasa pada Partai Demokrat yang telah didirikan dan dideklarasikannya,” kata Saiful.

SBY dan AHY juga menuding pemerintahan Jokowi sebagai pembegal demokrasi. Seolah pemerintahan Jokowi dituding Cikeas sebagai perusak polemik internal PD.

“Anehnya seperti tak tahu malu, setelah Kemkumham menolak pengesahan KLB, SBY dan AHY memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi,” sindirnya.[man]

Pos terkait