Selasa Pekan Depan, Firli Bahuri Putuskan Nasib 75 Penyidik Terbaik KPK

  • Whatsapp
Ketua KPK Pastikan Semua Pegawai Peserta TWK Gunakan Modul yang Sama
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.[Ist]

Monitorindonesia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bahwa KPK akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 penyidik yang dinonaktifkan akibat tidak diloloskan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam tes kebangsaan. Firli berjanji akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dengan cara berkoordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, dan kementerian lainnya.

“Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh dan kami tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN serta lembaga lainnya,” ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Firli, bilamana ada perintah Presiden tentu KPK akan menindaklanjuti walaupun harus bersama kementerian lembaga lain. Sebab, KPK harus berkoordinasi dengan Menpan RB, Menkumham, KASN, LAN, dan BKN.

Firli mengatakan, pada Selasa (25/5/2021) mendatang pihaknya akan dibahas tindaklanjut 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut bersama dengan kementerian atau lembaga terkait.

“Hari Selasa, kami akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya. Tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga,” kata Firli.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ala BKN terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.

Presiden Jokowi menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Ia mengatakan, apabila dianggap ada kekurangan masih terbuka peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individu maupun organisasi.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” katanya.

Presiden Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip kebangsaan.

Sebagaimana diketahui, 75 pegawai KPK yang didominasi penyidik senior dinyatakan BKN tak lolos tes kebangsaan. Sesuai Revisi UU KPK, seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN.[Lin]

Pos terkait