Sidang Kasus Bansos Covid -19, Hadirkan 6 Orang Saksi

  • Whatsapp
Sidang Kasus Bansos Covid -19, Hadirkan 6 Orang Saksi

 

Monitorindonesia.com – Enam orang saksi dihadirkan di persidangan ihwal kasus Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin siang (29/03/21).

Keenam saksi tersebut yaitu, Muslih (52) selaku karyawan BUMN, Lalan Sukmaya (53) selaku karyawan BUMN, Sanjaya (43) selaku Driver Matheus Joko Santoso, Wan M. Guntar (29) selaku Direktur PT Rajawali Parama, Lucky (27) selaku Direktur Utama (Dirut) Agri Teh Sejahtera, Selvi Nur Baiti (46) selaku Sekretaris pribadi mantan Menteri Sosial (Mensos).

Sidang ini beragendakan untuk meminta keterangan para saksi untuk menanyakan ihwal kasus pengadaan bansos Covid-19.

“Jadi setelah kita persiapkan, setelah dapet info harga barang-barang, terus kita mengajukan penawaran ke Kemensos, masih di April” ungkap Muslih saat dimintai keterangan di sidang, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/03/21).

Setelah kita, lanjut Muslih, penawaran Kemensos, tidak lama kita dipanggil oleh kemensos untuk mendiskusikan produk-produk tersebut. Jadi setelah kita menjelaskan, terbitlah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

Seperti diketahui, penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Harry Van Sidabukke didakwa telah memberikan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) senilai Rp. 1,28 miliar.

Sehingga, dalam perkara ini Harry Van Sidabukke didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Fanal Sagala)

Pos terkait