Soal Rekomendasi BPK, Wagub DKI : Tentu Ada Kekurangan

  • Whatsapp
wagub-dki-gali-potensi-pariwisata-ekonomi

Monitorindonesia.com – Pemprov DKI Jakarta mengakui terdapat kekurangan meskipun Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI memberikan penilaian Wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah DKI tahun 2020.

Diketahui, selain memberikan penilaian WTP, BPK juga mengeluarkan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

“Kemudian rekomendasi itu selalu ada. Ada laporan itu rekomendasi. Tugas kami menindaklanjuti rekomendasi. Itu biasa. Tidak berarti sempurna 100 persen tentu ada yang kurang. Tugas kami memperbaiki,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dengan adanya sejumlah catatan BPK itu, Riza Melanjutkan, Pemprov DKI akan segera melakukan evaluasi untuk membenahi kekurangan dalam hal yang tercantum dalam catatan dan rekomendasi BPK itu.

“Tugas kami memperbaiki, prinsipnya adalah bahwa ada pengelolaan keuangan yang baik di DKI Jakarta,” tegasnya.

Meski demikian Riza menuturkan, harus dibedakan antara tugas BPK terkait pengelolaan anggaran dengan pencapaian target masing-masing pemerintah daerah. Tugas BPK, imbuh Riza, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun di luar hal tersebut, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Rusunawa dan Rusunami menjadi catatan lantaran jauh dari target. BPK itu kan memeriksa laporan keuangan, bukan ngurusin target capaian janji kampanye. Soal janji kampanye itu kami pemimpin punya janji kampanye, kita akan pertanggungjawabkan janji kampanye pada rakyat, pada DPRD wakil rakyat,” beber dia.

“BPK mereka membantu mengawasi membimbing agat laporan keuangan dapat dilaksanakan secara baik akuntabel bertanggungjawab dan jujur,” pungkasnya. (Zat)

Pos terkait